Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Klaster hajatan kasus Covid-19, Tim Satgas Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, menerapkan kebijakan pembatasan wilayah skala lokal bagi warga satu RW di wilayahnya.
Camat Purwaharja, Jaenal Arifin, mengatakan, kebijakan pembatasan skala lokal tersebut mengingat semakin banyaknya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu imbas dari munculnya klaster hajatan yang terjadi belum lama ini.
Ia juga menjelaskan, pembatasan skala lokal tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Corona yang lebih luas. Sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Tadi sudah kami koordinasikan dengan Satgas tingkat Kota. Ada dua RT yang kami adakan pembatasan lokal untuk wilayah Kelurahan Purwaharja ini,” kata Jaenal, kepada HR Online, Sabtu (09/01/2021).
Penerapan pembatasan sosial skala lokal ini mulai berlaku sejak tanggal 90-23 Januari 2021, atau hingga 14 hari ke depan, sampai situasinya betul-betul terkendali dan aman.
Lebih lanjut Jaenal mengatakan, untuk mendukung kebijakan ini, pihaknya bersama Pemerintah Kelurahan Purwaharja juga sudah meminta bantuan kepada pihak Pemkot Banjar, Jabar Bergerak, dan Baznas.
Dalam hal ini, pihaknya meminta bantuan ketersediaan logistik bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Maupun warga yang terkena dampak kebijakan tersebut.
Baca Juga : Rekor Penambahan Covid-19 di Kota Banjar, Hari Ini 29 Orang
“adanya klaster hajatan kasus Covid-19 ini, kami berharap warga bisa memahami situasi yang ada. Serta bersama-sama melakukan upaya pencegahan dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kami juga sudah upayakan agar ada bantuan. Semoga saja wabah ini bisa segera terkendali, dan warga bisa kembali beraktivitas,” harap Jaenal.
Satgas Kota Dukung Kebijakan Lockdown
Terpisah, Koordinator Posko Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Edi Herdianto, mengatakan, tim Satgas Kota mendukung kebijakan lockdown atau pembatasan skala lokal tersebut. Pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan setempat.
Selain itu, Tim Satgas Kota saat ini tengah menyiapkan Surat Edaran Walikota guna menindaklanjuti Instruksi Mendagri tentang pemberlakuan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Hal ini sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
Edi menyebutkan, dalam SE Walikota nanti akan mengatur tentang izin operasional usaha, kepariwisataan, sektor ekonomi perdagangan, serta hiburan. Termasuk mengatur tentang larangan kegiatan hajatan.
“Sudah kami siapkan, cuma tadi masih ada yang perlu kami revisi. Kemungkinan hari Senin besok sudah selesai, dan akan kami sosialisasikan,” kata Edi. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva Latifah
