Sistem bapak angkat bisa menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengangkat dan memberdayakan usaha kecil menengah. Namun dalam praktiknya, tujuan mulia ini tak selalu mulus karena sejumlah kepentingan yang ikut terlibat.
Dunia usaha memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah negara yang maju dan kuat. Jika Indonesia ingin berkembang pesat menjadi negara maju, maka pemberdayaan usaha kecil harus berjalan dengan optimal.
Secara umum, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM oleh pemerintah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Sistem bapak angkat merupakan bentuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro.
Pemberdayaan ini berjalan baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Bentuk cara langsung tentunya dengan pembinaan melalui kementerian atau dinas terkait yang ada di berbagi daerah.
Sedangkan pemberdayaan secara tak langsung bisa berupa pembuatan aturan yang mengondisikan keterkaitan dan kepedulian perusahaan besar terhadap MKM. Termasuk kewajiban usaha besar menyediakan dana CSR untuk UMKM.
Baca Juga: Usaha Kecil Sukses, Jarang Terungkap dan Wajib Anda Tahu
Sistem bapak angkat merupakan bentuk keterkaitan usaha antara industri besar atau menengah dengan usaha kecil. Kerja sama ini menempatkan usaha besar sebagai bapak angkat dan usaha kecil dan mikro sebagai anak angkat.
Hasil Sistem Bapak Angkat Tidak Efektif?
Selama ini sudah banyak perusahaan besar yang telah melaksanakan program bapak angkat. Melalui mekanisme yang ada, usaha besar menjalin kerja sama dengan sejumlah usaha kecil terutama untuk memenuhi kebutuhan produksinya.
Namun perusahaan besar yang melaksanakan program ini tampaknya menjalankannya dengan setengah hati. Penerapan program pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui program bapak angkat ternyata dinilai kurang efektif.
Meskipun banyak yang menjalankannya namun tidak setiap bisnis besar yang menerapkannya. Bahkan menurut sebuah survei yang dilakukan untuk mengevaluasi program pemerintah di industri kendaraan niaga menemukan bahwa program itu tidak mengenai sasaran.
Kegagalan atau tidak efektifnya sistem bapak angkat dari pemerintah ini setidaknya terlihat dalam dua bentuk.
Penggunaan Komponen Lokal
Dalam program bapak angkat itu perusahaan besar wajib menggunakan komponen lokal. Namun kewajiban itu ternyata malah mendorong perusahaan besar melakukan integrasi secara vertikal dengan membangun perusahaan baru yang membuat komponen lokal.
Baca Juga: Manajemen Usaha Kecil, Ini Aturannya yang Wajib Anda Tahu
Artinya tidak ada sektor usaha atau industri kecil yang terlibat. Bahkan hal ini malah membangun konsentrasi kekuatan pasar berupa konglomerasi. Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah malah tidak tersentuh sama sekali.
Out-House Manufacture
Melalui sistem bapak angkat pemerintah sebenarnya telah memberikan tekanan agar perusahaan atau industri besar tidak melakukan konsentrasi kekuatan pasar. Namun rencana pemerintah mencegah hal itu juga tidak efektif.
Pemerintah memang telah menetapkan bahwa pembuatan komponen untuk industri kendaraan itu harus dari luar perusahaan perakit atau out-house manufacture. Ini bertujuan agar industri besar bersedia menerima pasokan dari industri kecil.
Kebijakan ini ingin mengurangi langkah perusahaan atau industri besar melakukan ‘pembuatan sendiri’ komponen-komponen produksi yang mereka perlukan. Namun dalam praktiknya, tekanan pemerintah itu malah disiasati dengan cara lain.
Perusahaan besar memang memperoleh komponen lokal dari usaha lain. Namun ini bukan dari kalangan industri kecil menengah (IKM) seperti tujuan program bapak angkat tetapi dari perusahaan besar lainnya.
Yang lebih memprihatinkan, perusahaan pembuat komponen ini umumnya merupakan usaha patungan dengan perusahaan transnasional (transnational corporation) dari negara-negara maju.
Malah, tidak sedikit usaha patungan yang menghasilkan komponen buatan dalam negeri ini lebih besar dari perusahaan perakit itu sendiri. Baik dalam jumlah tenaga kerjanya maupun jumlah penanaman modalnya.
Political Will Tidak Cukup
Belajar dari pengalaman tidak efektifnya sistem bapak angkat tersebut, tampaknya pemerintah perlu lebih tegas dalam mengatur dan menciptakan keterkaitan industri besar dengan IKM. Campur tangan pemerintah ini tidak cukup dalam bentuk political will belaka.
Baca Juga: Ide Usaha Kecil Rumahan yang Menjanjikan, Unik dan Minim Pesaing
Kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara tetangga yang termasuk dalam NIC. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme yang mereka terapkan justru berlangsung secara lebih tegas dan jelas.
Mungkin pemerintah Indonesia perlu menerapkan sanksi terhadap perusahaan atau industri besar yang tidak mengindahkan aturan dalam program bapak angkat tersebut. Apalagi ketentuan pemerintah ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas IKM.
Membangun keterkaitan dan kemitraan industri besar dengan IKM memang bisa berjalan melalui mekanisme pasar ataupun dengan campur tangan pemerintah.
Penerapan sistem bapak angkat yang efektif ini juga bisa melalui tekanan dari faktor sosial maupun lingkungannya. Baik dari sekitar lokasi perusahaan maupun dari masyarakat internasional. (R11/HR Online)
