Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Dedi Mudyana Camat Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan (Nakes) untuk bertugas saat pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah kerjanya.
Meskipun begitu, Dedi memastikan pihaknya melaksanakan protokol kesehatan ketat saat pelaksanaan Pilkades. Dedi mengaku telah melakukan berbagai upaya, melalui sosialisasi serta pemantauan secara khusus. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan pada Sabtu (19/12/2020) besok bisa berjalan sesuai harapan.
“Insyaallah untuk persiapan pelaksanaan Pilkades di wilayah Kecamatan Banjarsari akan bisa berjalan sesuai aturan dengan mematuhi protap serta prokes,” ujar Dedi, Jumat (18/12/2020).
Hari ini, pihaknya kembali melakukan pemantauan ke setiap desa terkait persiapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Serta kesiapan lainnya yang menyangkut protokol kesehatan.
“Di Kecamatan Banjarsari saat ini ada 107 TPS, yang tersebar di 10 Desa, dari awalnya hanya 46 TPS. Penambahan TPS melonjak lebih dari 100%. Setelah adanya aturan baru yang mengharuskan setiap TPS hanya bisa melayani hak pilih sebanyak maksimal 500 orang,” katanya.
Camat Banjarsari Kesulitan Penuhi Kebutuhan Nakes untuk Bertugas di TPS
Dedi juga mengakui masih kebingungan terkait kebutuhan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang akan ditugaskan ke setiap TPS.
“Terus terang saja dengan terjadinya penambahan TPS, saat ini kami tengah kebingungan terkait petugas nakes yang akan ditugaskan ke tiap-tiap TPS,” katanya.
Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis terkait kekurangan tenaga medis yang akan bertugas di TPS.
“Mudah-mudahan kebutuhan ini bisa tercover, sehingga pelaksanaan Pilkades bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.
Dedy Mudyana juga mengatakan, pelaksanaan Pilkades di tengah pandemi menjadi sebuah kendala berat bagi pihaknya.
Dirinya juga tak lelah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat akan tetap melaksanakan prokes di tengah hajat demokrasi.
“Kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada warga yang terkonfirmasi positif Corona, mereka kita kasih pemahaman terkait dicabut hak pilihnya,” katanya.
Pihaknya juga memberikan gambaran kepada mereka yang tak bisa memilih lantaran terkonfirmasi positif Covid-19.
“Alhamdulillah mereka pun bisa mengerti, kenapa dalam aturan itu warga yang terkonfirmasi positif tidak boleh memberikan hak pilihnya,” ucapnya.
Kebijakan tersebut terpaksa diambil untuk menjaga atau mencegah terjadinya penularan Covid-19.
“Bisa dibayangkan, jika warga yang positif diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan. Akan ada berapa jumlah yang kontak erat, mungkin bisa semua yang ada di TPS akan terkena semuanya,” jelasnya. (Suherman/R7/HR-Online)
Editor: Ndu
