Bantuan usaha mikro kecil dari pemerintah selama pandemi Covid-19 telah mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Sebagian besar dana modal untuk usaha mikro kecil ini berasal dari Banpres Produktif yang terserap 87,26 persennya.
“Ada enam program bantuan modal untuk klaster UMKM. Realisasi bantuan ini sebagian besar terserap melalui Banpres Produktif Usaha Mikro. BPUM ini tersalurkan hingga 91,94 persen,” kata Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, belum lama ini.
Sektor usaha mikro kecil mendapatkan perhatian besar dari pemerintah setelah pandemi Covid-19. Pemerintah bahkan telah meluncurkan enam program bantuan modal untuk sektor UMKM dengan pagu anggaran mencapai Rp. 115,83 triliun.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sebagian besar bantuan usaha mikro kecil itu telah tersalurkan.
Hingga awal Desember 2020, menurut Budi Gunadi, penyaluran bantuan modal untuk UMKM ini telah mencapai Rp 101,07 triliun. Ini setara dengan 87,26 persen dari pagu anggaran untuk UMKM.
Sedangkan untuk program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta juga telah banyak yang tersalurkan.
Baca juga: Pendaftaran BLT UMKM Offline ke Dinas Koperasi, Ini Persyaratannya
Hingga 2 Desember 2020, menurut Budi, program Banpres Produktif atau BLT UMKM telah tersalurkan sebanyak Rp 26,48 triliun. Jumlah bantuan usaha mikro kecil ini mencapai 91,94 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 28,82 triliun.
“Bantuan dana hibah Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM menyumbang kontribusi besar dalam penyerapan dana bantuan untuk klaster UMKM secara keseluruhan,” katanya.
Bantuan Usaha Mikro Kecil Akan Diteruskan
BLT UMKM ini, menurut Budi, sangat penting sebagai dorongan untuk para pelaku usaha mikro kecil. Ini penting agar mereka bisa bertahan, beradaptasi, maupun melakukan inovasi pada masa pandemi yang sulit sekarang ini.
Menurut Budi Gunadi, Banpres Produktif Usaha Mikro sejak diluncurkan 24 Agustus 2020 telah memberikan manfaat besar bagi 11 juta pelaku usaha. Bantuan usaha mikro kecil ini telah disalurkan dalam 27 tahap untuk menyasar 12 juta UMKM.
Mengutip data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, ada tiga daerah dengan jumlah terbanyak menerima BLT UMKM. Mereka adalah Jawa Timur sebanyak 1.534.287 usaha mikro, Jawa Tengah (1.530.021 UMKM), dan Jawa Barat (1.223.010 UMKM).
Bahkan menurut Budi Gunadi, pemerintah ingin meneruskan dan memperluas cakupan bantuan usaha mikro kecil berupa BLT UMKM pada tahun depan. Khususnya melalui Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Kemenkop dan UKM
Program PEN Terealisasi Rp. 440,03 Triliun
Program PEN sebagai bagian dari Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memiliki anggaran sebanyak Rp 695,2 triliun. Dari pagu anggaran tersebut, hingga awal Desember 2020 sudah tersalurkan sebanyak Rp 440,03 triliun atau mencapai 63,1 persen.
Baca juga: Meski Bukan Pelaku Usaha, Warga Banjarsari Ciamis Ajukan BLT UMKM
Beberapa sektor yang telah mendapat bantuan antara lain sektor Perlindungan Sosial. Sektor ini mendapat bantuan Rp 212,01 triliun atau 91,91 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 230,66 triliun.
Sedangkan bantuan PEN untuk kluster Kementerian atau Lembaga telah mencapai Rp 36,47 triliun. Jumlah ini merupakan 51,61 persen dari pagu Rp 70,67 triliun.
Realisasi bantuan untuk kluster ini termasuk program padat karya yang menyasar 2,18 juta pekerja dan insentif perumahan 12.904 unit. Juga untuk stimulus pariwisata, program food estate, DAK Fisik, perbaikan lingkungan, dan bantuan darurat lainnya.
Sektor kesehatan juga sudah menyerap Rp 41,66 triliun atau 42,83 persen dari pagu sebanyak Rp 97,26 triliun. Bantuan ini antara lain untuk insentif tenaga kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit di berbagai daerah.
Untuk program Pembiayaan Korporasi juga sudah tersalurkan Rp 2 triliun, atau 3,22 persen dari anggaran Rp 62,22 triliun. Ini untuk program penjamin kredit korporasi guna mendukung kebutuhan perusahaan melewati pandemi.
Seperti bantuan usaha mikro kecil, pemerintah juga memberikan subsidi untuk melindungi sektor usaha lainnya. Insentif usaha ini telah terealisasi 38,82 persen atau Rp 46,82 triliun dari pagu Rp 120,6 triliun. (R11/HR-Online)
