Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Simpang siur kewenangan pengelolaan wisata di Kota Banjar, Jawa Barat, menuai kritikan dari pengamat pemerintahan STISIP Bina Putera Banjar, Sidik Firmadi. Ketiga destinasi wisata tersebut antara lain Lembah Pajamben, Taman Eco Park, dan Situ Leutik.
Menurutnya, polemik tentang pengelolaan dan pemeliharaan tempat wisata Lembah Pejamben sangat membuat miris. Hal tersebut juga menunjukkan buruknya komunikasi serta koordinasi antara pihak terkait dan stakeholder yang ada.
Baca Juga: Fasilitas Wisata Rusak, Komisi III DPRD Banjar Akan Evaluasi DPUPRKP
Seharusnya dalam masalah tersebut, kata Sidik, tidak perlu saling lempar tanggung jawab. Namun, Pemerintah Kota Banjar harus bersikap tegas memerintahkan OPD terkait, untuk turun langsung melakukan perbaikan.
Setelah itu, Pemkot Banjat harus memastikan adanya payung hukum terhadap wisata Lembah Pejamben tersebut. Apakah pengelolaannya akan oleh pemerintah desa atau Pemkot Banjar sendiri.
“Payung hukum tersebut bisa berupa Perwal (peraturan wali kota) ataupun Perda. Supaya, kedepan tidak ada lagi kejadian saling lempar tanggung jawab. Itu sama saja menunjukkan lemahnya komunikasi kinerja pemerintah,” kata Sidik kepada HR Online, Jumat (11/9/2020).
Lebih lanjut Sidik mengatakan, belum adanya peraturan daerah (Perda) tentang pariwisata, menjadi salah satu pemicu rancunya atau tidak jelasnya pengelolaan tempat wisata. Seperti destinasi wisata Lembah Pajamben, Taman Eco Park dan Situ Leutik.
Untuk, itu ke depan terutama pihak DPRD harus mengambil langkah cepat mengusulkan dan membahas Raperda inisiatif tentang pariwisata. Supaya ada pihak pengelola aset wisata bisa berkembang.
Baca Juga: Obyek Wisata Miliaran Rupiah di Kota Banjar Sepi, Fasilitasnya Rusak
“Sayang sekali apabila pihak DPRD tidak bergerak cepat. Karena itu justru akan menghambat pengelolaan dan tentunya pembangunan tempat wisata, yang pastinya menggunakan uang rakyat melalui APBD,” ucapnya.
Sidik menambahkan, tidak adanya Perda tentang pariwisata selama ini, juga patut pertanyakan fungsi legislasi dan pengawasan dewan terhadap kinerja pemerintah.
“Kedepan jika Pemkot Banjar akan membangun tempat wisata, sebaiknya persiapkan dulu payung hukumnya. Saya juga berharap DPRD Kota Banjar bisa meningkatkan fungsi kinerjanya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa Soroti Tidak Adanya Regulasi Pengelolaan Wisata di Kota Banjar
Terpisah, Ketua Forum Mahasiswa Kota Banjar, Awwal Muzaki, juga menyayangkan belum terbentuknya regulasi berupa Perda tentang pariwisata tersebut.
Menurutnya, ketika proses pembangunan fisiknya itu sudah masuk rancangan, pihak legislatif maupun pemerintah juga harus menyiapkan regulasi penunjangnya. Sehingga, pihak yang akan mengelola nantinya tidak terkendala, karena terganjal belum adanya regulasi itu.
Jika tidak demikian, lanjutnya, nanti pihak pengelola wisata ataupun instansi terkait yang diberi kewenangan tidak mempunyai dasar hukum sebagai acuan dalam mengambil kebijakan. Dan tentunya akan berdampak pada proses pelaksanaan.
“Kalau bisa seyogyanya segera agendakan raperda itu. Kalau tidak begitu, ya akan terlambat lagi. Itu kan kebutuhan pemerintah yang mendesak,” ujar Awwal. (Muhlisin/R5/HR-Online)
