Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat, mulai membahas rencana pembangunan infrastruktur strategis, sebagai pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Kusdiana, mengatakan, dalam pembahasan tersebut, pemerintah provinsi dan pusat yang memberikan arahan.
Hal itu terungkap saat diskusi dan zoom meet dengan Pemprov Jabar, seperti Bappeda, Dishub, Perdagangan dan Perindustrian juga Kementerian Perindustrian, Bappenas juga pelaku usaha dari pusat.
“Kami berdiskusi dengan Pemprov Jabar dan pusat. Diskusi tersebut untuk pengembangan wilayah menyelaraskan dan mensinergikan Kabupaten Pangandaran sebagai KSPN sesuai arahan Bappenas,” jelasnya kepada HR Online, Kamis (10/9/2020).
Kusdiana menuturkan, ada tiga poin yang menjadi pembahasan dalam mendukung KSPN. Pertama, terkait legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendukung KSPN.
“Seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik kabupaten, provinsi dan nasional, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) dan lainnya,” tuturnya.
Kemudian, yang kedua membahas dokumen perencanaan untuk mendukung KSPN, seperti rencana pembangunan sarana prasarana pemerintahan. Meliputi aspek status lahan, Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).
“Lokasinya di Desa Cintakarya, Kec Parigi, seluas 22 hektar dengan anggaran sekitar Rp 250 milyar. Tahun ini sudah ada pekerjaan yang bersumber dari bantuan provinsi,” kata Kusdiana.
Selanjutnya, ketiga terkait peningkatan aksesibilitas, seperti pembangunan terminal tipe A. Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang rencananya menjadi tempat terminal tipe A, dengan luas lahan sekitar 4 hektar. Lalu, optimalisasi Bandara Nusawiru, pengoperasian Pelabuhan Pangandaran, dan shealter.
“Juga pengembangan pendukung lainnya, seperti pengolahan limbah dan persampahan kawasan wisata dan penataan drainase perkotaan. Juga penataan objek wisata (penataan pantai barat lanjutan, penataan pantai Batukaras, Batu Hiu, dan Karapyak),” ungkapnya.
Menurutnya, atraksi wisata yang disesuaikan dengan potensi Pangandaran, bukan hanya di pantai saja, tapi ada sungai, gunung, goa dan lainnya.
“Pemkab Pangandaran harus melengkapi syarat-syarat sesuai dengan informasi dari bappeda. Agar perencanaan pembangunan sebagai pendukung KSPN sinergis antara daerah, provinsi dan pusat,” kata Kusdiana. (Madlani/R5/HR-Online)