Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19 akan jadi fokus pembangunan Jabar 2021. Terutama untuk bidang kesehatan, ekonomi dan sosial.
Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil saat Rapat Paripurna DPRD Jabar. Tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD Jabar dan Kepala Daerah. Terhadap Rancangan RKUA-PPAS APBD Provinsi Jabar TA 2021 di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (11/9/2020).
“Pembangunan Jawa Barat 2021 yaitu percepatan pemulihan dampak pandemi. Khususnya pada bidang kesehatan dan sosial, juga ekonomi,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menyebut ada 9 prioritan Pembangunan Jabar 2021, yakni; pertama akses pendidikan bagi semua. Desentralisasi layanan kesehatan. Ekonomi umat berbasis inovasi. Infrastruktur pariwisata dan pengembangan destinasi wisata.
Tempat ibadah juara dan pendidikan agama. Infrastuktur konektivitas wilayah. Gerbang Desa. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah. Inovasi pelayanan publin serta penataan daerah.
Ridwan Kamil pun menyebut tiga kebijakan pembangunan daerah dan program unggulan strategis pada 2021 telah sepakat dengan DPRD Jabar. Ia mengapreasiasi pimpinan DPRD dan anggota yang telah menyepakati hal tersebut.
Kebijakan Pembangunan Jabar Tahun 2021 yang Disepakati
Pertama tentang pembiayaan tahun untuk enam kegiatan. Seperti pembangunan Masjid Raya Provinsi Jabar. Pembangunan simpang Jalan Dewi Sartika Depok. Peningkatan jalan Sumadra-Bungbulangan-Sukarame Garut.
Peningkatan ruas jalan Sagaranten-Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi. Pembangunan terminal Tipe B Cikarang Bekasi, dan pembangunan terminal Tipe B Ciledug Cirebon.
Kedua, pinjaman sebesar Rp 4 triliun lebih yang pengalokasiannya pada TA 2020 dan 2021. Anggaran itu bersumber dari pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur air dan sanitasi, pembangunan pusat logistik dan sosial serta perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembangunan Jabar tahun 2021, ketiga, penambahan bantuan keuangan untuk program padat karya, pelaksanaan AKB pada lingkungan keagamaan, dan penguatan koordinasi wilayah yang alokasinya pada belanja hibah.
Untuk mewujudkan pembangunan Jawa Barat tahun 2021 itu, perlu terobosan kebijakan penerimaan daerah. Baik bersumber dari pendapatan maupun penerimaan daerah.
“Penguatan kebijakan pendapatan daerah dengan cara peningkatan sektor pajak daerah dengan fokus kepatuhan wajib pajak atau taz compliance,” jelas Ridwan Kami.
Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Pembangunan Jabar 2021
Dalam kebijakan pendapatan daerah tahun 2021, Jabar akan fokus terhadap jasa usaha, maksimalkan dividen BUMD dan menyempurnakan tata kelola aset untuk penerimaan retribusi. Juga dengan skema pinjaman dalam penerimaan pembiayaan.
Saat Rapat Paripurna, Ridwan kamil pun menyampaikan rancangan ikhtisar anggaran 2021. Pendapatan daerah Rp 41 triliun lebih, belanja daerah RP 44 triliun lebih, pembiayaan Rp 2,7 triliun dan volume APBD sebesar 44,2 triliun.
Ridwan Kamil menyatakan akan mempercepat proses pengadan barang dan jasa untuk seluruh kegiatan. Sehingga pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Jabar tahun 2021 dapat segera terealisasi dan berdampak untuk pergerakan ekonomi daerah. (R9/HR Online)
