Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Pemkab Pangandaran melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengusulkan sekitar 43 ribu calon penerima bantuan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI.
Kabid Koperasi dan UMKM, Tina Maryana, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan dan mengajukan usulan data penerima bantuan usaha mikro dari Kementrian Koperasi dan UMKM ke dalam tiga tahap.
“Kita sudah memgusulkan data penerima bantuan 2 tahap, yang pertama sebanyak 41.355 orang, tahap kedua 2.187 orang. Insya Alloh tahap ketiga nanti kita usulkan lagi sekitar tanggal 18 september 2020,” kata Tina Maryana kepada HR, Senin (14/9/2020).
Tina Maryana menambahkan, rekap data usulan calon penerima ini belum selesai. Pasalnya sesuai informasi pendaftarannya diperpanjang sampai 18 September, sehingga masih ada kesempatan untuk desa mengajukan.
“Pihak dinas hanya menerima ajuan daftar usulan penerimaan dari Desa. Sementara yang menentukan nanti setelah ada validasi dan verifikasi dari Kementrian,” kata Tina Maryana.
Baca Juga: Pelaku UMKM Pangandaran Didorong Manfaatkan Marketplace
Syarat Calon Penerima Bantuan UMKM
Bantuan UMKM, kata Tina, memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi.
Syarat tersebut yakni, seperti WNI, memiliki NIK, dan bukan ASN.
“Penghapusan data apabila identitas sama atau lebih dari satu, NIK tidak sesuai administrasi kependudukan, dokumen persyaratan tidak lengkap dan sedang menerima kredit usaha rakyat atau pinjaman di perbankan lainnya itu tidak bisa proses,” ungkap Tina Maryana lagi.
Tujuan bantuan bagi pelaku usaha mikro ini agar masyarakat kecil dapat menjalankan usaha di tengah pandemi Covid-19.
“Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening penerima setelah dilakukan validasi oleh pihak perbankan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang, Imang Wardiman, mengatakan, proses pencairan penerima bantuan dari Kementrian Koperasi dan UMKM sudah mulai, dan tidak semua ajuan usulan diterima.
“Pencairan sudah ada dan tidak semua yang kita ajukan usulanya diterima. Ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasina saat pencairan di bank,” kata Imang.
Ia berharap, proses pencairan tersebut segera direalisasikan semua, mengingat para UMKM sangat membutuhkan buat permodalan usaha yang dikerjakannya.
“Tidak semua UMKM menerima bantuan tersebut, mengingat validasi dan verifikasinya oleh pihak perbankan,” pungkasnya. (Mad/Koran HR)
