Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Aktivis HMI Komisariat Pangandaran, meminta Pilkada Pangandaran, 9 Desember 2020 mendatang, terbebas dari politik uang.
Salah satu Aktivis HMI Komisariat Pangandaran, Ressy Aprilianti menyebut, untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, maka tahapan Pilkada harus berjalan dengan sehat dan bersih.
“Apabila dalam tahapan Pilkada diwarnai dengan praktek politik uang sampai jual beli suara, itu akan berdampak buruk untuk demokrasi,” ujar Ressy, Selasa (8/9/2020).
Menurut Ressy, suara rakyat dalam bilik TPS merupakan hak politik. Sehingga rakyat bebas memilih calon pemimpinnya, tanpa harus berpikir timbal balik terhadap uang yang diterima dari calon atau tim pemenangan.
“Maka dari itu, kami minta Bawaslu berperan aktif secara maksimal dalam mengawasi kemungkinan praktek jual beli uang pada Pilkada Pangandaran,” tegasnya.
Lanjut Ressy, potensi praktek politik uang pada Pilkada Pangandaran bisa saja terjadi. Maka dari itu perlu pengawasan yang ketat dalam tahapan pelaksanaanya.
Seluruh pihak harus bertanggungjawab agar praktek politik uang tidak terjadi. Bawaslu mempunyai jaringan Sekolah Kader Pengawasan Partisipasi (SKPP).
“Nah peran SKPP itu harus lebih termaksimalkan,” pungkas Aktivis HMI Komisariat Pangandaran itu.
Pilkada Pangandaran sendiri saat ini tahapannya sudah mulai. Dua pasangan sudah mendaftar sebagai peserta Pilkada ke KPU Pangandaran.
Pasangan pertama yakni Jeje Wiradinata dan Ujang Endin Indrawan (Juara). Pasangan kedua yakni Adang Hadari-Supratman (AMAN). (Ceng2/R8/HR Online)
