Politik etis Belanda juga terkenal dengan sebutan balas budi. Hal ini berarti pemerintahan Belanda tengah berupaya untuk balas budi terhadap rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui, dalam sejarah Indonesia, Belanda menjajah sekaligus mengeruk kekayaan alam nusantara hingga ratusan tahun.
Baca juga: Sekolah Pengrajin Tahun 1909, Industri Kreatif Zaman Belanda
Dengan adanya politik balas budi ini, maka bangsa Indonesia yang kala itu dalam naungan Hindia Belanda bisa terbebas dari imperialisme maupun kolonialisme. Hal ini jelas menguntungkan pribumi karena terbebas dari praktek pemerasan.
Politik Etis Belanda dan Sejarahnya
Kebijakan ini sebenarnya sikap kompromi dari Belanda setelah terjadi reaksi keras dari rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa dari Van Deventer pada tahun 1901. Conrad Theodore Van Deventer adalah ahli hukum kolonial.
Dengan adanya kebijakan tersebut, maka kolonial berupaya untuk menyejahterakan jajahan sebagai program kewajiban moral. Kebijakan ini sendiri awalnya berkat Brooshooft yang jadi pelopornya. Ia adalah wartawan dan sastrawan Belanda.
Tak bisa dipungkiri bahwa sistem tanam paksa atau cultuurstelsel dari Van Den Bosch sangat menyengsarakan rakyat kala itu. Hal ini karena ada kewajiban untuk menyerahkan 20% tanah ke kolonial.
Sementara untuk pribumi yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja dengan Belanda. Mirisnya, gaji yang akan diterima pribumi sangatlah kecil sebelum ada politik etis Belanda.
Kebijakan ini memicu praktik pemerasan dan bahkan perbudakan yang semakin merajalela. Pribumi sangat menderita, sementara kolonial bahagia di atas kesengsaraan bangsa Indonesia.
Baca juga: Kisah Belanda Wajibkan Siswa Belajar Sejarah Jawa Tahun 1921
Van Deventer dan Pieter Brooshooft sangat peduli dengan rakyat sehingga melayangkan politik balas budi tersebut kepada Belanda. Pada akhirnya, kolonial menerapkan kebijakan balas budi ini selama 4 dekade mulai dari tahun 1901 sampai dengan 1942.
Kebijakan Politik Balas Budi
Dalam politik etis ini, ada sejumlah kebijakan yang Belanda terapkan demi kesejahteraan pribumi. Kebijakan tersebut mencangkup edukasi, emigrasi, dan irigasi.
Untuk kebijakan yang berkaitan dengan edukasi, kolonial berupaya memperluas bidang pengajaran maupun pendidikan. Dalam hal ini, kolonial lantas mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal.
Mulai dari sekolah Belanda untuk Bumiputera, HIS (Hollandsche-Inlandsche School), Meer Uitgebred Lager Onderwijs (MULO), hingga STOVIA (School tot Opleiding Van Indische Arisen).
Kemudian untuk pendidikan yang berkaitan dengan transmigrasi atau emigrasi, pemerintah kolonial mengajak penduduk pribumi untuk bertransmigrasi agar hidup lebih layak.
Selanjutnya ada kebijakan irigasi atau pengairan. Dalam kebijakan balas budi ini, kolonial membangun sekaligus memperbaiki pengairan-pengairan maupun bendungan. Politik etis Belanda ini tidak lain untuk memenuhi keperluan pertanian.
Tujuan Politik Balas Budi
Kolonial akhirnya menerapkan politik balas budi di Indonesia bukan tanpa tujuan. Tujuannya sebagaimana yang sudah disinggung tadi ialah kewajiban moral terhadap pribumi.
Baca juga: Sejarah Petisi Soetardjo, Protes Kaum Bumiputera yang Didukung Volksraad
Dengan menerapkan kebijakan tersebut, kolonial berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan ini tercetus setelah Ratu Belanda Wilhelmina pada 17 September 1901 mengumumkan kolonial akan menerima tanggung jawab tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dampak Politik
Penerapan politik balas budi ini memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Indonesia memang bisa terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, namun tak secara langsung menguntungkan pribumi.
Ketika Belanda menerapkan politik etis, rakyat memang jadi lebih sadar betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Selain membangun nasionalisme lewat kesadaran intelektual, pribumi juga bisa kembali ke nilai agama.
Namun pada praktiknya, pemerintah kolonial tidak sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan kepada pribumi. Untuk contohnya terlihat dari salah satu postingan di akun media sosial Instagram @museum.perjuangan.yogyakarta.
Ada postingan yang menyebut bahwa penerapan politik balas budi pada awal abad ke-20 tidak langsung mengubah nasib pribumi. Hal ini karena pemerintah kolonial menyelewengkan tujuan awalnya.
Kondisi tersebut melahirkan pergerakan untuk membawa perubahan. Salah satunya yaitu Ki Hadjar Dewantara yang langsung membangun perguruan Taman Siswa pada tahun 1922.
Meski begitu, politik etis Belanda ini tetap memberi pengaruh positif. Dampak positif tersebut seperti halnya saluran irigasi terbangun, pemerataan penduduk, dan munculnya golongan cendekiawan. Hal ini perlahan memajukan bangsa ke arah yang lebih baik.
Baca juga: Daily Worker, Serikat Buruh Inggris Dukung Perdamaian Indonesia-Belanda
Dari uraian di atas, terlihat jelas bagaimana politik etis Belanda selama menjajah Indonesia. Pemerintah kolonial memang berupaya untuk menjalankan kewajiban moral terhadap Indonesia meski ada penyelewengan. Kebijakan ini juga cukup menjadi angin segar bagi Indonesia di masa penjajahan. (R10/HR-Online)
