Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Pemprov Jabar dan IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) menjalin kerjasama di bidang tata ruang. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan naskah kesepahaman bersama antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ahmad Idjaz Ketua IAP Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (3/8/2020).
Ridwan Kamil menturkan kerjasama ini sejalan dengan visi Jabar Juara Lahir Batin, dengan inovasi dan kolaborasi. Pemerintah butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena tak dapat berjalan sendiri untuk membangun daerah.
“Kerjasama ini cara untuk mencapai visi Jabar. Tidak ada satu negara yang sukses hanya dengan mengandalkan pemerintah. Sehingga lahir teori pentahelix ABCGM,” jelas dia.
Dalam kerjasama Pemprov Jabar dan IAP ini terdapat beberapa hal yang tertuang. Seperti pemberdayaan masyarakat, perencanaan umum pembangunan, perencanaan sistem transportasi dan perencanaan penataan ruang.
Kegiatannya, seperti masterplan segitiga rebana, dokumen kelembagaan cekungan Bandung, dokumen rencana kerja dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam pembangunan Jabar, tidak fokus terhadap aspek fisik saja. Namun aspek spiritual, hal penting yang harus dirancang di perencanaan.
“Harus dipahami, visi Jabar tak hanya berorientasi terhadap fisik juga ruang batin yang harus didesain dan dirancang dalam perencanaan,” terangnya.
Pemprov Jabar dan IAP juga akan fokus melakukan perencanaan pembangunan desa. Karena dampak pandemi Covid-19, ekonomi menjadi tidak terpusat. IAP Jabar diminta untuk mengkaji paradigma pembangunan setelah Covid-19.
“Yang dibutuhkan dari IAP yakni mengkaji dampak paradigma pembangunan setelah pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Ahmad Idjaz, Ketua IAP Jabar mengatakan kerjasama dan kolaborasi ini dapat menciptakan pebangunan yang lebih konsisten, implementatif dan transparan. Salah satunya dengan menyempurnakan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Kota/Kabupaten yang ada di Jabar, yang belum masuk Perda.
“Yang akan dilakukan oleh kami adalah belum semua RDTR masuk ke tahap Perda. Tak terkecuali di Jawa Barat. Sehingga kami akan memberikan tenaga kami, untuk Pemprov Jabar dan beberapa daerah Kota/Kabupaten, bagaimana agar RDTR tersebut bisa selesai,” pungkasnya. (R9/HR Online)