Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Sebagai upaya memaksimalkan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemkab Pangandaran tahun ini berencana membangun Gallery UMKM.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Perdaganga, Koperasi dan UMKM Pangandaran, Tina Maryana menyebut, kendala teknis yang dialami pelaku UMKM di Pangandaran, salah satunya pemasaran.
“Untuk memaksimalkan pemasaran produk UMKM di Pangandaran, Pemprov Jabar tahun ini mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gallery UMKM,” ujar Tina, Senin (6/7/2020).
Namun, untuk mebangun gallery UMKM diperlukan tanah yang representatif dan strategis. Sementara saat ini, pemkab belum siap karena harus menentukan lokasinya terlebih dahulu.
“Agenda pembangunan galery UMKM di Pangandraan tahun 2020 terpaksa kita tunda, sambil menunggu hasil rapat koordinasi dengan OPD lainnya, untuk menentukan lokasi pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran Tedi Garnida, mengatakan, pemkab Pangandaran terus berupaya memaksimalkan pemasaran produk UMKM di Pangandaran.
“Kita rutin menggelar pelatihan kepada pelaku UMKM di Pangandaran, baik untuk pelatihan kelembagaan, legalitas, administrasi sampai pemasaran berbasis digital,” ungkapnya.
Kata dia, manfaat dari pelatihan tersebut, para pelaku UMKM di Pangandaran memiliki referensi bidang usaha yang ditekuni.
“Alhamdulillah dari pelatihan ini, banyak para pelaku UMKM yang mengalami peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas. Para pelaku UMKM juga sudah menjual prodaknya melalui online setelah mengikuti pelatihan,” jelas Tedi.
Pelaku UMKM di Pangandaran Dituntut Kreatif
Lebih lanjut Tedi mengatakan, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pangandaran bagi kreatif dan berwawasan yang luas, tentu akan dijadikan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan usaha.
Salah satu UMKM yang kini tengah berkembang cepat yakni jus honje, pemasarannya hingga ke luar daerah. “Bahan baku honje di Pangandaran sangat melimpah, ini yang memang perlu dimanfaatkan jadi peluang usaha,” jelasnya.
Namun demikian, ada kendala lain yang kerap dihadapi pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman olahan. Mereka biasanya terkendala pada legalitas Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Sebenarnya, untuk PIRT, Pemerintah Pangandaran, memberikan keringanan bagi pelaku UMKM dengan menyediakan 60 kuota gratis pengurusan PIRT. Sayangnya, kuota tersebut sangat jauh dengan jumlah pelaku UMKM olahan makanan di Pangandaran.
“Jika pelaku UMKM membuat secara mandiri, bisa dilakukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, namun syaratnya harus bayar,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data, hingga tahun 2020 ini, tercatat ada sekitar 10.882 pelaku UMKM di Kabupaten Pangandaran. (Ceng2/R8/HR Online)
, Pemkab Pangandaran tahun ini berencana membangun Gallery UMKM.){kind=link}