Berita Jabar (Harapanrakyat.com)- Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat (Jabar) yang juga Gubernur Jabar minta Cianjur tingkatkan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) atau swab test.
Ridwan Kamil mengatakan bila merujuk pada standar WHO, Cianjur diharuskan melakukan 10 ribu sampel tes PCR. Namun sampai saat ini Cianjur baru melakukan pengetesan sebanyak 3 ribu sampel.
“Cianjur saat ini masuk zona kuning atau level dengan risiko rendah. Tes PCR merupakan cara agar kasus (Covid-19) tidak bertambah,” ujar Ridwan Kamil saat Rapat Evaluasi dan Monitoring di Pendopo Bupati Cianjur, Jumat (24/7/2020).
Menurut kajian epidemiologi, Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Cianjur didominasi kasus impor. Untuk itu, Gubernur Jabar minta Cianjur melakukan tes masif di pintu masuk kabupaten dan destinasi wisata.
“Hasil analisa ilmiah untuk Cianjur, kasusnya itu dari orang luar Jabar (imported case). Jadi tes PCR perlu didahulukan untuk pendatang. Karena dilihat banyak yang datang ke Cianjur terutama ke lokasi wisata di akhir pekan,” katanya.
Ridwan Kamil juga meminta Cianjur untuk memetakan level kewaspadaan mulai dari tingkat Kecamatan. Saat ini kegiatan belajar tatap muka belum dibuka di Jabar. Karena Jabar sampai saat ini penuh kehati-hatian. Keselamatan dan kesehatan para peserta didik adalah prioritas.
Pelaksanaan Idul Adha, Gubernur Jabar Minta Cianjur Hindari Potensi Kerumunan
Kaitan dengan pelaksanaan Idul Adha, untuk proses kurban sebaiknya distribusi daging diantarkan langsung ke rumah-rumah. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kerumunan. Dalam prosesnya, panitia kurban bisa melibatkan Karang Taruna maupun anggota PKK di daerah.
“Pemotongan tidak dilaksanakan sekaligus, tapi bisa di 3 hari (Hari Tasyrik). Daging dibungkus pakai besek, beli hewan kurban lebih bagus dengan cara online,” jelasnya.
Sementara itu, Herman Suherman, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Cianjur, Herman Suherman menuturkan saat ini banyak Kepala Sekolah menyampaikan keinginan warga, belajar dengan tatap muka dilakukan. Namun pihaknya masih melakukan kajian secara komperhensif. Karena kesehatan peserta didik jadi prioritas.
“Harus dikaji dulu secara matang, agar peserta didik betul aman. Terlebih untuk SMK dan SMA kewenangannya di Pemprov,” jelasnya. (R9/HR Online)
.