Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Aksi debus para pendekar dari berbagai paguron pencak silat di Kota Banjar, Jawa Barat, mewarnai unjuk rasa penolakan RUU BPIP. Aksi debus dan keterampilan seni beladiri tersebut berlangsung di Alun-alun Banjar, Jum’at (24/07/2020).
Iringan suara takbir seolah menambah semangat ratusan peserta aksi penolakan RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang digawangi Forum Umat Islam dan masyarakat Kota Banjar.
Penanggungjawab sekaligus inspirator aksi, KH. Mukhtar Ghozali, mengatakan, aksi debus tersebut merupakan simbol perlawanan ulama dan masyarakat Kota Banjar. Pihaknya menolak dan meminta RUU BPIP segera dicabut dan dibatalkan dalam pembahasan di DPR RI.
Sebab, upaya merubah Pancasila dan haluan ideologi Pancasila adalah bentuk makar. Untuk itu perlu diusut tuntas pihak-pihak yang telah merumuskan adanya RUU HIP atau BPIP.
“Dalam aksi lanjutan ini ada satu poin tuntutan yang kami tambahkan. Bubarkan Badan Ideologi Pancasila,” tandas KH. Mukhtar Ghozali, kepada awak media.
Ia juga menegaskan, apabila RUU HIP atau BIP ini disahkan, maka Forum Umat Islam dan Masyarakat Kota Banjar siap berjihad melawan komunisme. Serta segala bentuk kedhaliman demi keutuhan NKRI, sebagaimana maklumat MUI pusat.
“Kami patuh. Siap berjihad mendukung dan mengawal maklumat MUI pusat agar RUU BPIP ini tidak disahkan,” kata KH. Mukhtar Ghozali.
Setelah melakukan orasi dan deklarasi bersama di lokasi Alun-alun Kota Banjar, kemudian ratusan massa aksi tersebut melakukan longmarch ke gedung DPRD.
Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. Aksi longmach para peserta dikawal aparat kepolisian Polres Banjar.
Baca Juga : Umat Islam Banjar Tolak RUU HIP, Ubah Pancasila Berarti Makar
Disambut 11 Anggota DPRD Banjar
Sesampainya di gedung wakil rakyat, KH. Mukhtar Ghozali kembali melakukan orasi menyampaikan aspirasi Forum Umat Islam dan Masyarakat Kota Banjar.
Dalam orasinya, ia meminta kepada para wakil rakyat untuk ikut menolak dan menyampaikan tuntutan mereka kepada DPR RI agar segera ditindaklanjuti. Sekaligus juga dibatalkan dari pembahasan.
Ia berharap, para wakil rakyat tersebut tidak hanya memberikan janji-janji saja, tapi ikut memperjuangkan kepentingan umat Islam. Khususnya masyarakat Kota Banjar.
“Bapak-bapak wakil masyarakat bukan wakil partai. Sekarang kami meminta dukungan seperti bapak dulu meminta dukungan. Kami ingin aspirasi ini diperjuangkan,” ujar Mukhtar Ghozali, sembari mengabsen anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, menanggapi tuntutan aksi massa tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto, bersama 10 anggota DPRD yang lainnya, mengatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi tersebut.
Menurutnya, ranah pembatalan dan pembahasan RUU BPIP merupakan domain atau wewenang dari DPR RI pusat. Meski demikian, sebagi kepanjangan lembaga DPR di tingkat daerah, DPRD Kota Banjar akan berupaya menyampaikan tuntutan.
Termasuk juga harapan yang disampaikan oleh Forum Umat Islam Kota Banjar. Tentu pihaknya pun menyambut baik, dan secepatnya akan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI. Karena, domain pembahasan RUU itu ranahnya di pusat. (Muhlisin/R3/HR-Online)
