Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, Jawa Barat, kembali meraih predikat WTP atau opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Penghargaan predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 itu, merupakan yang kesebelas kalinya.
Penyerahan laporan hasil penilaian (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Namun kali ini penyerahan tersebut melalui video conference dengan Wali Kota Banjar, di ruang Sekretariat Covid-19 Kota Banjar, Kamis (25/6/2020).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, mengatakan, meski dalam situasi pandemi Covid-19, pihak BPK tetap melakukan penilaian terhadap pelaksanaan keuangan di setiap daerah.
Penilaian pernyataan opini WTP itu, diantaranya tentang tingkat kewajaran informasi LKPD, yang didasarkan pada kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintah.
“Selain itu, penilaian atas kepatuhan pada perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian internal,” kata Arman.
Ia menambahkan, para kepala daerah yang mendapat predikat WTP ini, harus memperhatikan beberapa catatan yang disertakan.
Beberapa catatan itu antara lain, tentang pertanggungjawaban dana hibah serta bantuan sosial yang masih terlambat, penggunaan rekening yang tidak memiliki dasar hukum, dan pengelolaan aset.
“Kami harap predikat opini WTP ini bisa menjadi motivasi kepala daerah, dalam mempertanggungjawabkan dana APBD. Dan, terus berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pemkot Banjar Raih Predikat WTP Kerja Keras Semua Pihak
Sementara itu, Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, didampingi Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, beserta jajaran Forkopinda menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran Pemkot Banjar.
Ade Uu mengatakan, atas kerja keras yang dilakukan selama ini, Pemkot Banjar kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian untuk yang kesebelas kalinya dari BPK.
“Predikat opini WTP ini merupakan kerja keras dari semua pihak. Baik jajaran eksekutif maupun legislatif,” katanya.
Adapun terkait pengelolaan aset serta beberapa catatan yang disertakan dalam penilaian, lanjut Ade Uu Sukaesih, ke depan Pemkot akan menekankan ketelitian dan menjadi bahan evaluasi.
“Beberapa catatan yang ada akan kami jadikan bahan evaluasi agar manajemen pengelolaan ke depan lebih baik lagi,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online)