Berita Tasikmalaya (Harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD menggelar rapat tertutup di ruang rapat paripurna, Senin (8/6/2020). Rapat tersebut membahas Bansos COVID-19 di Kota Tasikmalaya yang dianggap carut marut.
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menjelaskan rapat tersebut agenda rutin yang biasa dilakukan. Kaitan membahas perkembangan COVID-19. Meski dinas teknis sering membahas bersama Komisi IV.
“memang ada beberapa hal yang jadi kebijakan tim gugus tugas belum tersampaikan. Jadi belum utuh secara menyeluruh diterima tentang beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan,” ujar Budi.
Dalam rapat itu, disampaikan awal penerapan PSBB 1 sampai PSBB 3. Melakukan pengetatan kontrol mobilisasi warga. Lalu refocusing anggaran dijelaskan juga. Itu kita jelaskan anggarannya untuk COVID-19 ini “Kami luruskan dan jelaskan karena informasinya simpang siur,” jelas dia.
Budi menjelaskan Biaya Tak Terduga (BTT) dialokasikan Rp66 Milyar. Jumlah tersebut sekitar Rp42 milyar untuk Bansos COVID-19 di Tasikmalaya, yang Rp500 ribu. Sisanya untuk berbagai kegiatan lainnya. “Kita terbuka, transparan tak ada yang ditutupi,” jelasnya.
Budi mengakui ada persoalan yang terjadi di lapangan soal Bansos COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Budi menjelaskan hal itu terjadi karena soal data penerima. Budi meminta masyarakat untuk bersabar. Ia berusaha menjamin tak ada duplikasi. Pemkot akan bekerjasama dengan PT POS untuk Bansos COVID-19 di Kota Tasikmalaya.
“Meski ini persoalannya juga kemensos untuk yang 51 ribu sekarang sudah keluar, 11 ribu lebih Kepala Keluarga. Ternyata gelombang keduanya kemarin. jadi Kemensos sudah dua kali mengeluarkan,” ucapnya.
Ketua DPRD kota Tasikmalaya Aslim menuturkan rapat harusnya dilaksanakan pada saat ramadhan lalu. Namun banyak agenda yang harus dilaksanakan dan mepet menjelang hari raya idul fitri. Rapat resebut merupakan konsultasi internal DPRD.
“Hari ini bisa dilaksanakan antara Gugus Tugas dengan Ketua Fraksi DPRD. Kami dari DPRD mengapresiasi atas apa yang dilakukan gugus tugas. Walaupun ada beberapa hal yang masih kurang. Diantaranya soal data yang tidak valid dalam Bansos COVID-19 di Tasikmalaya,” ujarnya. (Apip/R9/HR-Online)
