Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sampai saat ini belum memuntuskan membuka kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang lain. Hal itu guna mencegah adanya klaster pendidikan di Jabar.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Gugus Tugas COVID-19 Pemprov Jabar sangat berhati-hati, dalam mengkaji pembukaan kembali lembaga pendidikan. Kang Emil (Sapaan Ridwan Kamil) tidak mau Jabar seperti negera lain di dunia, yang mana terdapat kasus COVID-19 di sekolah ketika pelonggaran dilakukan.
“ Saat ini pendidikan belum dibuka. Kita tengah mengukur dengan matang supaya tak terjadi masalah. Di Prancis, di Israel, di Korea Selatan, terjadi klaster (penyebaran kasus COVID-19) pendidikan ketika lockdown dibuka,” Kata Kang Emil ketika silaturahmi dengan pengurus Muhammadiyah Jabar via telekonfren di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (12/6/2020).
Menurutnya negara-negara tersebut bisa menjadi cerminan, pembelajaran. Supaya tidak terjadi kaster pendidikan di Jabar. Pihaknya tak ingin buru-buru membuka institusi pendidikan. Emil meminta kepada lembaga pendidikan supaya berhati-hati dalam proses membuka aktivitasnya. Termasuk juga lembaga Pondok Pesantren.
Apabila akan membuka aktivitas pendidikan, Lembaga Pendidikan terlebih dulu mengajukan surat permohonan ke Gugus Tugas COVID-19 di daerahnya. Pesantren wajib berkomitmen dalam menerapkan protokol kesehatan, disetiap kegiatan di lingkungan pesantren dan lingkungan pendidikan.
“Bila keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren, kebijakannya sementara pesantren yang dibolehkan hanya yang berada di zona biru dan zona hijau. Murid dari luar Jabar belum diizinkan dulu. Pesantren izin dulu kalau mau kembali beraktivitas berkomitmen terapkan protokol kesehatan,” ungkap Kang Emil.
Koordinas dan komunikasi para tokoh agama dengan Gugus Tugas COVID-19 berlangsung secara intens. Ia mengklaim Jabar sedang memberi kemudahan dalam upaya mengendalikan COVID-19, jika dibanding dengan provinsi lain.
“Kami selalu mendengar masukan para ulama, masukan orang yang faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. tidak mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari berbagai tokoh. Khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri. Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada klaster pendidikan di Jabar,” pungkasnya. (R9/HR-Online)
