Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Perpanjangan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Ciamis yang diberlakukan secara parsial dalam penangan covid-19 banyak membuat warga bingung.
Pasalnya saat PSBB pertama diberlakukan Pemerintah Ciamis membuat dapur umum untuk 14 hari.
Anggota DPRD Ciamis Fraksi Partai Demokrat, Nurmutaqin, ketika ditemui Koran HR, Selasa (02/06/2020), mempertanyakan, dengan pemberlakukan kembali PSBB secara parsial oleh Pemerintah Ciamis, apakah ada anggaran khusus seperti PSSB sebelumnya.
“Apakah PSBB secara parsial saat ini masih ada dapur umum atau tidak. Kalau ada, bentuknya seperti apa? Apakah sama seperti saat PSBB pertama yang dijalankan 14 hari tersebut, mengingat untuk wilayah Kecamatan Ciamis masuk pada PSBB parsial ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Nurmutaqin, apabila PSBB parsial ini dijalankan tentunya ada pembatasan warga masyarakat di satu wilayah dalam melakukan aktifitas setiap hari. Karena wilayah tersebut masuk kategori daerah yang medapatkan pemantauan.
Pada akhirnya, kata dia, PSBB parsial ini tidak hanya berlaku bagi daerah yang masuk kategori zona merah saja, melainkan kecamatan yang sudah zona putih tentunya masih tetap menjalankan protokol PSBB tersebut.
Sehingga, untuk mengantisipasi anggaran PSBB cukup bingung. Karena warga yang terdampak Covid-19 dan menjalankan PSBB parsial tentunya harus tetap mendapatkan bantuan.
“Pada PSBB normal maupun Parsial, maka pihak pemerintah harus menyertakan kembali anggaran untuk pembuatan dapur umum. Hal tersebut supaya warga yang terdampak PSBB parsial di suatu daerh masih bisa mendapatkan bantuan dan perhatian pemerintah terlebih bagi warga yang tidak memiliki penghasilan,” jelasnya.
Perpanjangan PSBB di Ciamis Harus Diimbangi Anggaran
Menurut Nurmutaqin, apabila perpanjangan PSBB tidak dibarengi dengan tambahan anggaran untuk membantu warga seperti pembuatan dapur umum, maka PSBB bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi jika tidak ditunjang kembali, maka percuma PSBB parsial ini diberlakukan.
Sebab, masyarakat Ciamis keetika PSBB secara menyeluruh juga masih tidak ada yang mengetahui dengan alasan kebutuhan hidup. Mereka tidak peduli dengan bahaya dalam kondisi pandemi Corona-19. Dan pada akhrinya kerumunan warga tidak terhindarkan.
Nurmutaqin berharap Pemerintah Ciamis ketika memberlakukan PSBB parsial dibarengi dengan aturan lain, salah satunya ada kembali dapur umum guna mengantisipasi warga terdampak Covid-19. (es/Koran HR)