Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Carut marut data penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial melalui kantor pos, membuat pusing pemerintahan desa. Pemerintah desa malah menjadi sasaran kecurigaan masyarakat terkait tidak tepatnya sasaran data penerima saat ini.
Hal tersebut membuat para pemuda di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, berekasi. Mereka datang ke kantor Desa Neglasari untuk mempertanyakan terkait penerima bantuan Kemensos yang dianggap telah melukai hati rakyat miskin.
Dimana para penerima bansos tersebut, banyak diantara merupakan orang mampu (kaya) serta ada beberapa diantaranya yang berstatus perangkat desa hingga PNS.
Perwakilan pemuda setempat, Dedi Badrul mengatakan, kedatangan sejumlah pemuda ke kantor Desa Neglasari, sekedar untuk mempertanyakan kebenaran data penerima BLT dari Kemensos yang saat ini tengah dicairkan melalui kantor Pos.
Dimana dalam hal ini, pihaknya banyak menemukan kejanggalan dalam daftar penerima bantuan ini. Pihaknya mempertanyakan kejelasan terkait data para penerima bantuan dari Kemensos yang dianggapnya tidak tepat sasaran.
Bahkan terindikasi adanya permainan data, sehingga banyak dari penerima bantuan yang notabene mempunyai jabatan
“Masa sih ada PNS, terus juga Sekretaris Desa bisa mendapatkan bantuan ini. Ini kan jelas tidak adil. Masyarakat yang benar benar susah tidak dapat apa apa. Sementara yang mempunyai jabatan mereka malah mendapatkannya,” jelas Dedi Badrul.
Dibenarkan Pemerintah Desa Neglasari
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Kepala Desa Neglasari, Sahono membenarkan adanya warga yang datang ke kantornya untuk mempertanyakan terkait data penerima bantuan dari Kemensos.
“Iya mereka datang untuk mempertanyakan soal data para penerima bantuan Kemensos. Dalam hal ini, kami tidak menyalahkan mereka. Karena, jangankan mereka, kami juga sebagai pemerintah desa tidak mengerti kenapa para penerima ini sangat ngaco sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya pun memberikan penjelasan kepada para pemuda secara gamblang. “Alhamdulillah mereka juga bisa mengerti dan paham akan persoalan ini,” katanya.
Data para penerima ini, kata Sahono, bukan hasil usulan pihak desa sebagaimana dugaan masyarakat saat ini. Bahkan pihaknya pun sempat mengaku bingung saat menerima undangan dari pihak Kantor Pos.
“Jelas disini pihak kami tidak pernah mengusulkan data data penerima kepada Kemensos. Bantuan ini murni hasil data Kemensos dan entah darimana datanya itu. Tahu akan ada pencairan juga kan baru kemarin hari Minggu. Itu pun kami di beritahu oleh pihak kantor pos,” terangnya.
Terkait adanya beberapa perangkat desa yang masuk dalam daftar penerima bantuan, Sahono juga tidak menampik jika hal tersebut benar adanya.
Seperti Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD, Direktur MDP, serta ada juga guru PNS yang mendapatkan undangan pencairan bantuan Kemensos ini.
“Disini jelas ini data bukan dari hasil usulan kami. Itu murni data yang turun dari Kemensos. Maka dari itu kami saat ini benar benar dibikin pusing dengan masalah ini,” ungkap Sahono.
Puluhan Warga Tak Ambil BLT
Saat ini lanjut Sahono, masih ada sekitar dua puluhan lebih warga penerima yang belum mengambil jatah bantuan tersebut. Karena rata-rata mereka mengaku malu dan tidak layak untuk menerima bantuanBLT tersebut.
“Ada 27an yang masih belum diambil. Hal ini karena mereka bingung, mungkin mereka risih atau bagaimana. Bahkan ada juga yang sudah diambil tapi jatah bantuannya mereka bagikan lagi ke masyarakat lain yang d anggap lebih layak untuk menerima bantuan,” ungkapnya.
Ditemui terpisah di ruang kerjanya, Sekretaris Desa Neglasari, Apan Ruspandi tidak menpik jika dirinya juga masuk dalam daftar data penerima bantuan dari Kemensos
“Benar, nih undangan nya masih ada. Saya juga heran kenapa saya juga masuk dalam daftar calon penerima. Padahal disini jelas kami pemerintah desa tidak pernah sama sekali dipinta atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan seperti ini,” katanya.
Bukannya senang, Apan mengaku bantuan ini justru membuat dirinya pusing. “Bagaimana masyarakat tidak emosi jiga data penerima seperti ini, ini mah seakan ingin mengadu dombakan kami dengan masyarakat,” tegasnya.
Informasi yang berhasil dikumpulkan HR Online di lapangan, para calon penerima bantuan BLT Kemensos di wilayah kecamatan Pamarican, banyak didapati nama-nama para perangkat desa, BPD hingga kalangan PNS dan mantan anggota DPRD. (Suherman/R8/HR Online)
 dari Kementrian Sosial melalui kantor pos, membuat pusing pemerintahan desa.){kind=link}