Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19 dari anggaran Dana Desa (DD) di Kota Banjar, Jawa Barat, untuk sementara ini belum dijadwalkan.
Hal itu disebabkan masih banyaknya lembaga pemerintah desa yang sampai saat ini belum melakukan perubahan APBDes.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Kesbangpol Kota Banjar, Yudi Permadi, mengatakan, pihaknya masih menunggu dulu pihak pemerintah desa merubah APBDes. Sampai saat ini, baru Desa Raharja saja yang RAPBDes-nya sudah diasistensi.
“Meski begitu, untuk anggaran Dana Desa tahap pertama sudah ditransfer oleh pemerintah pusat. Ditargetkan sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum Lebaran harus sudah disalurkan kepada warga penerima bantuan,” kata Yudi, saat dihubungi HR Online via sambungan telepon, Sabtu (02/05/2020).
Sesuai petunjuk tekhnis dari Menteri PDTT, lanjut Yudi, untuk warga yang akan menjadi prioritas penerima itu diantaranya warga yang kehilangan mata pencarian akibat wabah Covid-19, warga tidak mampu bukan penerima PKH atau BPNT, warga yang belum terdata, dan keluarga yang rentan sakit kronis.
Besaran yang akan disalurkan dari Dana Desa sebesar Rp 600 ribu per bulan per keluarga, dan masa penyalurannya selama tiga bulan, terhitung sejak bulan April 2020.
“Untuk alokasi pembayaran bulan April selambat-lambatnya dilakukan pada minggu pertama bulan Mei 2020. Adapun tekhnisnya nanti dari pemerintah desa yang akan mengatur,” jelasnya.
Pihaknya mengimbau kepada pemerintah desa untuk secepatnya melakukan perubahan RAPBDes, agar bantuan yang ada bisa segera didistribusikan.
“Kami berharap bisa dilakukan secepatnya. Warga juga harus bersabar karena sudah dianggarkan, tinggal pelaksanaannya saja,” tandas Yudi.
Dikonfirmasi terpisah mengenai hal tersebut, salah seorang kepala desa, Yayan Sukirlan, mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan penyaluran BLT dari Dana Desa karena masih proses pendataan.
“Selain itu juga baru akan dilakukan perubahan APBDes. Kalau data keseluruhan desa punya, suma nunggu bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dulu biar tidak tumpang tindih,” ujar Kepala Desa Cibeureum tersebut.
Lanjut Yayan, baru nanti sisanya dicover oleh desa. Bahkan, anggarannya juga saat ini belum dilakukan RAB. (Muhlisin/R3/HR-Online)