Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Banjar saat ini belum ada rencana untuk melakukan rapid tes secara massal. Pasalnya, alat rapid tes diutamakan dulu bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang berada di ruang isolasi RSUD Kota Banjar.
Hal itu dikatakan juru bicara tim Crisis Center Kota Banjar, Tomy Subagja, kepada Koran HR, melalui pesan instan WhatsApp, Selasa (31/03/2020), terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Banjar.
“Intinya bahwa kita akan mengoptimalkan fasilitas yang ada. PDP yang negatif kan bisa meninggalkan rumah sakit dan bergeser status menjadi ODP,” katanya.
Sedangkan, saat ditanya apakah PDP harus dites menggunakan rapid moleculer test berbasis PCR dalam pemeriksaan infeksi virus corona (Covid-19), dan rapid tes yang dilangsungkan memakai metode serologi (mengambil sampel darah) untuk ODP, atau masyarakat yang di sekitarnya tinggal PDP/ODP, Tomy mengatakan bahwa, pada kondisi full metode tersebut digabung.
“Rumah sakitnya penuh sama PDP, ini yang sekarang dilakukan. Nah, mungkin kasus Ciamis menjadi catatan tersendiri, apa bisa diandalkan rapid tes itu,” tanya Tomy.
Sementara itu, mengenai ruang isolasi di RSUD Kota Banjar juga sangat berisiko bagi yang lain, dalam hal ini saat pasien tersebut pertama datang ke UGD, maka di situlah risiko menularkan ke yang lain, pihaknya pun mendorong agar RS Asih Husada segera dioperasikan untuk pasien Covid-19.
“Secara stimulan sarana dan prasarana sedang dilakukan, dan yang sekarang akan dilakukan rekrutmen tambahan paramedis,” terang Tomy.
Program Pemkot untuk UKM Terdampak Corona
Kemudian, mengenai program Pemkot Banjar untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), maupun Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terdampak virus corona, pihaknya tengah menghimpun secara keseluruhan.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, secara keseluruhan sedang dihimpun. Karena memang dampaknya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang sekarang ini kategorinya miskin dan hampir miskin.
“Di sisi lain kita juga sedang melakukan kalkulasi sumber daya yang dimiliki untuk menangani hal tersebut. Sehingga, kapan dan berapa besarannya yang bisa pemerintah keluarkan untuk menghadapi dampak ini dapat dilakukan secara terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Tomy. (SBH/Koran-HR)
