Berita Jabar (harapanrakyat.com).-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, Pemerintah Provinsi Jabar sudah 8 kali mendapat opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2011. Jika tahun ini kembali mendapat opini WTP, maka ini akan menjadi yang ke 9 kalinya.
“Sudah sepatutnya kita tetap mempertahankan opini WTP. Maka dari itu, mohon kepada semua agar kompak dan bersinergi dalam pemeriksaan ini,” ujar Setiawan seusai mengikuti video conference entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Gedung Sate, Rabu (15/4/20).
Untuk mempertahankan opini WTP, Setiawan pun meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik meski di tengah pandemi COVID-19.
“Mudah-mudahan pemeriksaan (TA) 2019 ini, secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan dengan baik. Karena keberadaan BPK ini sangat penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami menganggap BPK ini merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi,” katanya.
Kata dia, jika semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan kepada masyarakat pun tentu akan berjalan dengan baik. Tak hanya di provinsi namun juga kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Pemeriksaan ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan pun jangan dianggap sebagai beban,” ucap Setiawan.
Setiawan pun menyebut, Pemda Provinsi Jabar telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit TA 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik (email).
Pada entry meeting dalam jaringan (daring/online) itu, Setiawan juga memaparkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa, bahwa berkas hard copy berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.
Setiawan juga memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.
“Kami juga berharap mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota, juga sama-sama mendukung proses pemeriksaan BPK ini,” jelasnya.
Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jawa Barat juga turut memberikan laporkan kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemda Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon dan Kota Tasikmalaya.
Beberapa pejabat juga hadir mendampingi Setiawan saat entry meeting daring di Gedung Sate seperti, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar Hening Widiatmoko. (Jujang/R8/HR Online)
 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun){kind=link}