Berita Jabar (harapanrakyat.com).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau lebih akrab disapa Kang Emil menekankan, agar bantuan sosial atau bansos yang bersumber dari pemda provinsi diberikan kepada masyarakat di daerah yang terdampak COVID-19.
Namun para penerimanya harus berdasarkan data usulan dari tiap RT/RW yang ada di kabupaten/kota. Meski demikian, Emil menyebut bansos tersebut diberikan tidak untuk semua warga Jawa Barat.
Data yang masuk kata dia, akan dikoreksi terlebih dahulu. Pihaknya pun tidak akan menerapkan kuota pada bansos pemprov yang akan disalurkan kepada warga Jabar ini.
“Jika dari APBN masih kurang, kita akan cover dengan anggaran provinsi dan bantuan lainnya,” ujar Kang Emil, pada saat Rapat Finalisasi Data Penerima Bansos bersama para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, melalui telekonferensi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (20/4/2020) sore.
Emil menuturkan, dalam pendataan warga miskin baru, pemerintah kabupaten/kota harus mengikuti usulan RT/RW. “Jangan sampai terjadi gejolak, kita tidak harapkan orang kaya atau orang kategori mampu justru yang mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Emil meminta kepada Bupati/Wali Kota agar menyempurnakan data di RT/RW tanpa membatasi jumlah kuotanya. Emil berprinsip tidak boleh ada warga miskin dan rawan miskin di Jabar yang terlewat atau tidak menerima bantuan.
“Jika dari RW mengusulkan sepuluh orang penerima bantuan, kita akan penuhi juga sepuluh itu. Syaratnya, semua harus mau menandatangani surat tanggung jawab mutlak oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sehingga nantinya data yang dipakai ini bisa dipertanggungjawabkan by name by address,” jelasnya.
Kang Emil pun memberikan waktu hingga tanggal 25 April 2020 kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyetorkan data ke provinsi. “Ya, surat revisi data-data penerima bantuan tersebut yang dari kabupaten/kota harus kita terima sebagai usulan final,” kata Emil.
Sembilan Pintu Bansos
Lebuh lanjut Kang Emil kembali menyebut, ada sembilan pintu atau jenis bantuan dari pemerintah untuk warga Jabar yang terdampak COVID-19. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yakni diberikan untuk kelompok warga miskin lama. Kedua, program Kartu Sembako yang juga sama diberikan kepada kelompok miskin lama.
Pintu bantuan ketiga yakni sembako dari Presiden. Bantuan ini kata dia, dikhususkan untuk warga terdampak COVID-19 di wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang tengah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bantuan sembako Presiden ini, Jawa Barat kebagian jatah 450 ribu kepala rumah tangga.
“Kalau untuk Kota Bogor, mohon izin, karena ini di luar kewenangan saya, memang tidak masuk daftar penerima bantuan Sembako Presiden. Alasannya bantuan sembako presiden hanya untuk wilayah yang menempel ke Jakarta. Mohon maaf sekali lagi, ini di luar kendali saya,” ungkap Emil.
Pintu bantuan sosial yang keempat yakni bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa uang tunai. Bansos dari Kemensos ini, Jabar mendapatkan jatah 1 juta kepala keluarga penerima. Untuk bantuan pintu kelima yakni bersumber dari Dana Desa.
“Sudah diputuskan bahwa jatah warga desa yang akan dibantu dari dana desa setara Rp600 ribu untuk kali tiga bulan sebanyak 1.046.000 penerima,” ucapnya.
Emil melanjutkan, untuk pintu bantuan keenam akan diberikan kepada masyarakat pengangguran atau pekerja yang kena PHK dan statusnya sebagai kepala keluarga. Jabar akan diberi jatah 937 ribu KK dengan nilai bantuan Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Untuk pintu bantuan ketujuh, yakni bantuan sosial dari Pemprov Jabar sebesar Rp500 ribu. Rinciannya bantuan tunai Rp 150 ribu dan bnatuan sembako senilai Rp 350 ribu.
Untuk pintu bantuan yang kedelapan adalah bantuan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang masuk ke provinsi, bantuan yang bersumber dari Kabupaten/Kota di Jabar mencapai 620 ribu KK.
“Teakhir yakni pintu bantuan yang kesembilan adalah program gerakan kemanusiaan pembagian nasi bungkus atau makanan bagi mereka yang tidak memiliki KTP, KK, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan lainnya,” ungkap Emil.
Emil pun meminta setiap pemda kabupaten/kota di Jabar agar merealokasi anggaran percepatan dan penanganan dampak sosial pandemi COVID-19, minimalnya 10 persen dari total APBD kabupaten/kota TA 2020.
Pasalnya kata dia, hingga saat ini masih ada pemda kabupaten/kota di Jabar yang hanya merealokasikan anggarannya di bawah 10 persen saja. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri menginginkan Bupati/Wali Kota merealokasi APBD Kab/Kota di atas atau minimalnya 10 persen. (Jujang/R8/HR Online)
