Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Masyarakat Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mempertanyakan soal adanya dugaan penyelewengan anggaran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) oleh pengurus dan jajaran pemerintah desa.
Dari adanya dugaan tersebut, HR Online mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada beberapa narasumber untuk mengungkap soal adanya dugaan penyalahgunaan anggaran BUMDes Ciparay.
Sekretaris Desa Cidolog, Parno, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/03/2020), membenarkan adanya dugaan tersebut. Namun menurut dia, kasus yang terjadi di BUMDes Ciparay saat ini tengah dalam penanganan pihak Inspektorat Kabupaten Ciamis.
“Benar, namun persoalan ini tengah ditangani oleh Inspektorat. Hanya saja memang kami sebagai pemdes masih kebingungan, lantaran hingga saat ini belum ada kejelasan mau dibawa ke arah mana kasusnya. Karena setahu saya, hingga saat ini persoalan BUMDes masih kisruh dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” katanya.
Menurut Parno, sedikitnya ada Rp 33 juta anggaran BUMDes yang saat ini diduga hilang akibat keteledoran pengurus BUMDes. Dia menyebutkan, dari total Rp 33 juta itu kabarnya dipakai oleh mantan kepala desa (kades) sebesar Rp 10 juta, dan RP 23 juta oleh pengurus BUMDes.
Parno juga mengatakan, sejak adanya kekisruhan di dalam kepengurusan BUMDes, pihaknya juga telah melakukan mediasi terhadap mantan kades dan Ketua BUMDes Ciparay. Bahkan langsung ditangani oleh Inspektorat.
“Dulu keduanya, yaitu antara mantan kades dan Ketua BUMDes telah memberikan keterangan, dan mereka juga pernah membuat surat perjanjian dengan desa, terkait kesanggupan untuk mengembalikan anggaran yang mereka gunakan,” terangnya.
Untuk mantan kades, lanjut Parno, kemarin sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 5 juta, berarti tinggal sisa Rp 5 jutaan lagi. Sementara, dari Ketua BUMDes belum ada.
Parno mengatakan, sejak kasus ini semakin menghangat, pihak Inspektorat pun sudah terjun menanganinya. Dari hasil pemeriksaan pihak Insfektorat, untuk uang yang Rp 23 juta dianggap tidak ada penyimpangan.
“Katanya sih uang tersebut digunakan untuk membayar honor pengurus BUMDes, padahal di dalam AD ART BUMDes di desa kami ini tidak tertuang adanya pembayaran honor dari anggaran modal. Bahkan dari kesepakatan awal dengan pengurus BUMDes juga sudah ditentukan, yaitu dari bagi hasil laba usaha,” terangnya.
Jadi, jika anggaran sebesar Rp 23 juta itu dianggap untuk pembayaran honor, menurut Parno, itu kurang benar. Karena dalam hal ini, pihaknya juga harus tetap mengacu pada AD ART sebelumnya.
Dia juga menjelaskan, Pemerintah Desa Ciparay sendiri telah menggelontorkan anggaran Dana Desa (DD) untuk permodalan BUMDes sebesar Rp 127 juta, digunakan untuk usaha sewa alat mesin molen (aduk) pembuatan POM Mini, serta penjualan gas elpiji 3 Kg.
Dari setiap laporan tahunan BUMDes Ciparay tidak pernah melaporkan adanya kerugian di bidang usahanya tersebut. Bahkan keuntungan dari hasil sewa mesin molen pun lumayan besar.
“Dalam setahun sewa mesin molen itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 12 juta rupiah. Belum ditambah keuntungan dari Pom Mini serta penjualan gas elpiji. Jadi sebenarnya, untuk upah atau honor pengurus juga sudah bisa tercover dari laba usaha tersebut, tidak harus mengambil dari modal,” jelas Parno.
Pihak Kecamatan Akui Ada Kisruh di BUMDes Ciparay
Ditemui terpisah, Sekretaris Kecamatan Cidolog, Ace Bastaman, tidak menampik adanya dugaan kisruh di dalam BUMDes Ciparay tersebut, dan sudah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat.
“Ya itu benar, namun semuanya itu tangah kami luruskan. Bahkan sudah ada upaya pemeriksaan dari pihak Inspektorat. Untuk hal ini kami sepenuhnya sudah menyerahkan kepada pihak Inspektorat,” katanya.
Kendati demikian, lanjut Ace, pihaknya masih dalam usaha mediasi antara pihak BUMDes dengan Pemdes Ciparay. Hal itu lantaran masih terjadi adanya kekisruhan di dalamnya.
“Sebenarnya masalah ini sudah menemui titik terang, namun memang perlu waktu untuk mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Ace juga menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Inspektorat yang dilihat dari Nilai Hasil Pemeriksaan (NHP) tidak ditemukan adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pengurus BUMDes.
Dari NHP Inspektorat itu menyatakan jika uang sebesar Rp 23 juta itu masuk ke dalam pengalokasian honor pengurus BUMDes selama kurun waktu dua tahun, yaitu tahun 2017-2018,
“Nah, di sini justru yang terindikasi merugikan negara ada di uang yang 10 juta rupiah yang digunakan oleh mantan Kades Ciparay,” katanya.
Masih dikatakan Ace, pihaknya sampai saat ini masih dalam upaya memediasi antara Pemdes Ciparay dengan pengurus BUMDes dan mantan kades, untuk bisa duduk bersama dan saling terbuka.
Karena, selama ini mediasi belum bisa dilaksanakan sesuai harapan. Hal itu dikarenakan setiap dilakukan mediasi, pengurus BUMDes, Bu Elis, selalu tidak hadir, dan yang hadir malah suaminya. Hal ini jelas menjadi kendala lantaran yang bersangkutan selalu tidak bisa hadir.
“Sementara suaminya kan bukan sebagai apa-apa di BUMDes Ciparay itu. Insya Allah, hari Jum’at besok kami akan kembali memanggil pengurus BUMDes dan mantan kades untuk bisa duduk bersama dengan Pemdes Ciparay, terkait persoalan BUMDes,” pungkas Ace. (Suherman/R3/HR-Online)
