Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Studi Banding anggota DPRD Pangandaran jadi polemik. Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata bahkan menyesalkan studi banding yang dinilainya tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dinamika politik saat ini.
Bahkan Jeje yang juga ketua Partai PDIP Pangandaran ini meminta anggota dari Fraksi PDIP yang duduk di DPRD untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.
Selain menuntut pengembalian biaya studi banding yang berasal dari APBD tersebut, Jeje juga mengaku akan memberi sanksi partai.
“Saya ini Bupati, tapi juga Ketua Partai, terus terang saya kecewa, sepulang umroh disuguhi informasi ada yang studi banding ke luar Jawa,” ujar Jeje, Rabu (4/3/2020).
Studi banding tersebut dinilai Jeje tidak penting, bahkan dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini.
“Kalau ditanya siapa yang bertanggungjawab dan harus disalahkan oleh publik, maka saya jawab Fraksi PDI Perjuangan, kursi terbanyak itu dipegang PDIP, bahkan ketua DPRD saja dari PDIP,” tegasnya.
Jeje juga memerintahkan agar DPRD memberhentikan kegiatan lainnya yang tak relevan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Saya minta maaf kepada masyarakat Pangandaran, kejadian studi banding ini akan menjadi pembelajaran,” katanya.
Selain meminta maaf, Jeje juga meminta anggota DPRD Pangandaran dari fraksi PDIP untuk mengembalikan biaya yang terpakai untuk studi banding tersebut.
“Saya jatuhkan sanksi partai kepada anggota DPRD dari fraksi PDIP,” ungkapnya.
Studi Banding Anggota DPRD Pangandaran Disesalkan HMI
Selain Jeje, aktivis HMI Cabang Ciamis-Pangandaran juga menyesalkan tindakan anggota DPRD Pangandaran yang dinilai menghambur-hamburkan anggaran.
Aos Firdaus, ketua HMI Cabang Ciamis-Pangandaran, mengatakan, hasil studi banding harus dijelaskan kepada publik.
“Adanya studi banding para anggota dewan di Pangandaran ini, jangan malah jadi ajang rekreasi semata,” katanya.
Studi banding yang didanai oleh uang rakyat tersebut, menurut Aos harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Pangandaran.
“Jangan jadi kesempatan untuk tidak berpihak kepada masyarakat, harus ada tanggung jawabnya,” kata dia.
Bahkan Aos menilai, studi banding tersebut malah dimanfaatkan untuk liburan bersama keluarga.
“Kalau pun ada hasilnya, maka studi banding itu implementasikan di Pangandaran secara professional,” katanya.
Menurutnya, studi banding harus menghasilkan hal yang bermanfaat untuk Kabupaten Pangandaran.
“Jangan sampai hilang marwah anggota DPRD Pangandaran, karena jadi bahan olok-olok, bahkan kesannya menghambur-hamburkan anggaran APBD, apalagi saat membawa keluarga studi banding dan jadi ajang selfie lalu diposting di media sosial,” ungkapnya.
Aos menegaskan anggaran studi banding harus diawasi secara maksimal, lantaran anggaran yang digelontorkan dari APBD tidaklah sedikit. (Ceng2/R7/HR-Online)
