Berita Ciamis, (harapanrakyat.com).- Pemerintah Desa / Pemdes Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, saat ini mendapatkan tamparan keras terkait adanya dugaan penyelewengan beberapa anggaran desa yang mengakibatkan kerugian negara.
Dugaan penyelewengan anggaran itu terbongkar setelah seseorang melayangkan surat kaleng kepada Inspektorat Kabupaten Ciamis Jawa barat.
Surat kaleng itu berisi delapan poin dugaan penyelewengan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Berikut isi surat kaleng yang sempat dilayangkan ke Inspektorat Kabupaten Ciamis.
Isi Surat Kaleng
- Bahwa dana BUMDES untuk bancakan bagi kroni-kroninya bagi pengurus dan aparat desa, bahkan Kepala Desa memakai Dana Bumdes untuk melunasi PBB.
- Pengurus BUMDES KKN, pengurusnya sistem kekeluargaan (Kakak Adik) dan tidak tepat penyalurannya atau sasarannya, sehingga habis oleh pribadi.
- Atas perintah dari Kepala Desa, agar uang BUMDES dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kritis terhadap Pengurus BUMDES dan Desa. Supaya diam dan tidak mengembalikan karena uang BUMDES adalah uang hibah.
- Kata Kades, seandainya ada Auditor atau pemeriksaan dari Inspektorat, siapkan amplop untuk Auditor “BERES”.
- TONI : Irigasi Rancasembung / Program P3A dari Bantuan BBWS tidak selesai, sehingga saluran air tidak lancar, jadi macet. Karena uangnya tidak utuh, karena disunat oleh Aparatur Desa.
- LPM : Penerima RUTILAHU 17 juta perunit, namun sampai ke penerima 8,7 juta. Sedangkan SPJ-nya 17 juta. Dan ada yang tidak tepat sasaran. Ibunya Ketua LPM menerima, padahal tidak layak menerima.
- Proyek Lapang OR sangat dikoprupsi 185 juta. Sekarang baru 3 bulan longsor karena uangnya tidak utuh diambil oleh oknum Sekdes, Kades, Bendahara dan Kasi Ekbang.
- Pekerjaan irigasi RT 04 Cangkring HOK-nya/ padat karya tunainya tidak dibayar. Masyarakat suruh kerja bakti, sehingga uang padat karya tunai diambil oleh Desa. Untuk bancakan atau dibagi-bagikan oleh Sekdes, Bendahara, Kades dan Kasi Ekbang.
Sementara itu, Sekretaria Desa Ratawangi, Mohamad Sururudin, ketika dikonfirmasi HR Online, Kamis (26/03/2020), menegaskan, Pemdes Ratawangi membantah keras dugaan tersebut.
Surur menjelaskan, surat kaleng berisi tudingan ke Pemdes Ratawangi yang dilayangkan ke Inspektorat tersebut tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
“Untuk hal itu kami akui, memang ada salah seorang warga yang melayangkan surat kaleng. Namun setelah kami cari dalam daftar kependudukan, nama Holil Hazari, yang mengirim surat itu tidak ditemukan. Mungkin pembuat surat itu sengaja memakai nama palsu agar tidak diketahui oleh kami,” katanya.
Namun, kata Surur, dalam hal ini jelas Pemdes Ratawangi membantah tuduhan tersebut. Pihaknya mengaku sudah memberikan keterangan kepada pihak inspektorat.
Sementara itu, Ketua LPM Desa Ratawangi, Otong Ali, juga membantah tudingan yang tertulis dalam surat kaleng tersebut.
“Tinggal tanyakan saja kepada seluruh penerima manfaatnya. Apakah benar jika kami hanya mengalokasikan anggarannya sebesar Rp. 8,7 juta dari total ke seluruhan Rp. 17,5 juta. Bisa dicek, dan kami juga bisa membuktikan secara administrasi nota pembelanjaannya,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bumdes Ratawangi, H. Mas’un, juga membantah tudingan yang diarahkan kepada dirinya.
“Sangat tidak benar jika kami membagi-bagikan jatah kepada orang yang mengkritisi BUMDES atau Desa. Itu pembohongan belaka. Dalam hal ini, memang saya pribadi pernah membuat kebijakan pribadi terkait adanya beberapa warga yang memohon untuk diberikan pinjaman oleh BUMDES. Tapi itu jelas, saya siap mempertanggungjawabkannya. Seandainya pun yang meminjam itu tidak mengembalikan. Saya siap untuk mempertanggungjawab kannya secara pribadi,” katanya.
Hal serupa disampaikan Toni, kelompok yang mengerjakan pembangunan irigasi dari program P3A. Dirinya juga membantah hal-hal yang tertulis dalam surat kaleng tersebut.
“Itu jelas sangat memelintir kondisi yang sebenarnya. Kata siapa pekerjaannya tidak selesai. Ada-ada saja, saya siap untuk diperiksa, dan silahkan lihat langsung ke lokasi jika pekerjaan itu tidak selesai,” katanya.
Menurut Toni, pihaknya sangat menyayangkan adanya surat kaleng yang tidak mendasar tersebut.
“Seharusnya jika urusan P3A itu masuknya ke BBWS. Karena itu kan program nasional melalui BBWS. Saya juga mengharapkan, kepada yang membuat surat kaleng agar bersikap gentle dan datang langsung kepada kami untuk melakukan klarifikasi,” jelasnya. (Suherman/R4/HR-Online)
