Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pemerintah desa/kelurahan harus terbuka dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran untuk pembangunan, sehingga kejadian seperti di Desa Sukamukti, Kota Banjar, Jawa Barat, beberapa waktu lalu tidak akan terjadi.
Pengamat pemerintahan dari STISIP Bina Putera Kota Banjar, Sidik Firmadi, mengatakan, adanya warga di Desa Sukamukti yang menuntut transparansi pada pemerintah desanya harus menjadi perhatian dan evaluasi bagi pemerintah desa/kelurahan yang lain.
Karena menurutnya, saat ini masyarakat sudah pintar sehingga akses informasi harus dibuka lebar, agar masyarakat bisa menilai program pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan.
Baca Berita Terkait: Tuntut Transparansi, Warga Sukamukti Kota Banjar Geruduk Kantor Desa
“Informasi terutama terkait anggaran, justru harus terbuka dan mengajak seluas-luasnya supaya turut serta membantu mengelola serta mengawasi anggaran desa,” kata Sidik, kepada HR Online, Sabtu (01/02/2020), menanggapi adanya tuntutan transparansi Pemdes Sukamukti dari warganya.
Untuk mendukung efektifitas keterbukaan itu, lanjut Sidik, pemerintah melalui dinas terkait perlu melakukan pembinaan secara rutin agar pemerintah desa memahami pengelolaan anggaran dengan baik dan transparan.
Selain itu, harus ada evaluasi kinerja kepala desa setiap tahunnya, dan jika terbukti kinerjanya kurang baik bisa berlakukan punishment.
“Punishment itu bisa dilakukan dengan cara mencabut mobil dinas atau fasilitas lainnya yang sudah diberikan, karena percuma mereka diberi fasilitas memadai namun tidak berbanding lurus dengan kinerjanya,” ujar Sidik.
Skala Prioritas
Ia juga menilai, penggunaan dana desa harus mementingkan skala prioritas supaya penggunaannya lebih efektif dan efisien, serta berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah desa juga harus sadar bahwa anggaran yang dikelola itu bersumber dari rakyat, sehingga wajar ketika ada warga yang mempertanyakan. Hal itu sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Agar skala prioritas pembangunan berjalan efektif, tentunya harus melibatkan unsur masyarakat dari mulai tahap perencanaan sampai pelaporan akhir pembangunan,” tandasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)
