Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Banjar, menyatakan optimis bisa mencapai target graduasi atau keluar untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencapai sekitar 500 kepesertaan PKH di tahun 2020 ini.
Berdasarkan data yang dihimpun Koran HR, total jumlah KPM PKH di Kota Banjar tahun 2020 mencapai 5.099 dengan total pendamping 15 orang, 1 Adminstrator Pangkalan Data (APD), 1 Koordinator Kota, dan 1 Supervisor.
Koordinator PKH Kota Banjar, Rahmat, mengatakan, di tahun 2019, sebanyak 41 KPM keluar dari kepesertaan PKH, atau sekitar 0,79 persen dari total jumlah keseluruhan. Namun, di tahun 2020 ini ada tuntutan secara nasional untuk bisa graduasi sebesar 10 persen atau sekitar 500 orang dari jumlah KPM 5.099.
“Memang ini lumayan berat buat kita. Tahun kemarin yang graduasi 41 KPM, dan di tahun ini langsung naik 500 KPM. Tapi memang kenaikan ini sesuai dengan tujuan dari PKH itu sendiri, yakni mengurangi rantai kemiskinan sesuai data yang valid,” kata Rahmat, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/01/2020).
Ia juga menjelaskan, di tahun 2020 ini terdapat tambahan sebanyak 173 KPM. Jumlah ini sesuai dengan usulan tahap 4 di tahun 2019 lalu. Pihaknya pun merasa optimis bisa mencapai target graduasi di tahun 2020 ini. Apalagi pihaknya juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung proses graduasi KPM.
“Kita kerjasama juga dengan Dinas KUKMP, Dinas KB dan lainnya untuk mendukung KPM yang ada, supaya mereka bisa lebih mandiri. Mudah-mudah saja bisa tercapai target kita,” kata Rahmat.
Supervisor PKH Kota Banjar, Sofie Herawati, menambahkan, dalam proses mencapai graduasi sesuai target tersebut, pihaknya sudah menyusun berbagai strategi bersama pendamping.
Ia menyebutkan, dalam Rencana Aksi Pendamping (RAP) beberapa waktu lalu, sudah disampaikan ke pendamping untuk target graduasi dibagi tugas, baik secara kelompok per kecamatan atau pun individu pendamping.
“Kalau yang disampaikan itu targetnya 500 secara terus menerus kan kelihatannya berat kan. Jadi, supaya lebih ringan, kita bagi tugas dengan seluruh pendamping. Itu salah satu strategi kami,” terangnya.
Selain itu, lanjut Sofie, pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak, baik pemdes, TNI dan pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan pendekatan kepada KPM. Tujuannya untuk memastikan bagi yang sudah memenuhi syarat graduasi bisa menyatakan diri sudah mandiri.
“Jadi, pengecekan berkala juga sangat penting untuk menyisir mana KPM yang sudah memenuhi syarat graduasi, dan mana yang belum. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara persuasif, atau pendekatan-pendekatan yang lebih mudah diterima oleh mereka,” pungkas Sofie. (Muhafid/Koran HR)