Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Komisi I DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, menggelar konferensi pers, dalam rangka menyampaikan hasil kunjungan kerja ke beberapa Desa dan Kelurahan se-Kota Banjar, di ruang rapat Komisi I DPRD, Senin (13/1/20).
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar Dallijo mengatakan, dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I, banyak ditemukan problem yang selama ini dihadapi pemerintah desa, terutama dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan.
Beberapa diantaranya terkait belum adanya optimalisasi pengelolaan Bumdes, pengelolaan dana Kelurahan, dan belum tercovernya aparatur pemerintah desa dalam program BPJS.
Selain itu, dalam pengelolaan pembinaan program perekonomian desa, terdapat regulasi yang tumpang tindih.
“Sementara ini baru 13 Desa/Kelurahan yang kita dikunjungi. Kedepan harus digiatkan pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa bisa lebih baik lagi,” ujar Dallijo kepada awak media.
Persoalan lainnya kata Dallijo, yakni adanya Kelurahan di Kota Banjar yang ingin dimekarkan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Banjar lainnya, Husein Munawar dan Ajat Sudrajat, menambahkan, terkait Kelurahan yang ingin dimekarkan tentu akan dilihat dari tata aturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun yang menjadi alasan dari pemekaran itu, untuk memudahkan kemajuan pembangunan di tingkat Kelurahan, karena padatnya jumlah penduduk.
“Memang ada yang ingin dimekarkan yaitu lingkungan Pangadegan dan Tanjung Sukur di Kelurahan Hegarsari,” kata Husein Munawar diamini Ajat Sudrajat. (Muhlisin/R8/HR Online)
