Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan guru honorer madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Pendidik dan Kependidikan Madrasah Indonesia (PPKMI) Kabupaten Ciamis menuntut janji politik Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Penyampaian tuntutan kepada salah satu anggota DPRD Provinsi dari PKS, Didi Sukardi, di salah satu hotel di Ciamis dalam acara reses, mereka menginginkan agar keinginannya bisa dikabulkan, terutama yang berkaitan janji politik Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Ketua Umum PPKMI, Taufiq Mansur, mengatakan, pihaknya sengaja menyampaikan tuntutan tersebut kepada salah satu anggota DPRD Provinsi tersebut dengan harapan bisa disampaikan secara langsung kepada Gubernur.
“Pertemuan ini menjadi sangat penting bagi PPKMI, terutama soal janji Gubernur Jabar dalam mengubah kesejahteraan Guru Madrasah di Jawa Barat sesuai janji politiknya,” kata Taufiq, Senin (9/12/2019).
Taufiq menambahkan, ada dua hal penting yang dilakukan antara Calon Gubernu dan PPKMI Jabar saat Pilgub Jabar dulu, yakni setelah Gubernur terpilih bakal meningkatkan anggaran 2 kali lipat untuk anggaran instentif Guru Madrasah di lingkungan Kemenag.
Selanjutnya, lanjut Taufiq, Gubernur terpilih juga akan memberikan perhatian lebih terhadap berbagai program pendidikan, baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupaun Aliyah.
Dalam kesempatan reses Didi Sukardi ini, pihaknya ingin tuntutan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kami.
“Kami hanya meminta kepastian dari Gubernur terkait janji yang dituangkan dalan surat perjanjina bersama pengurus PPKMI. Sehingga apa yang dijanjinkan dapat terealisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Didi Sukardi, mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi tuntutan dari PPKMI untuk menyampaikannya kepada Gubernur. Bagi dia, ini menjadi modal dan kekuatan untuk bisa disampaikan kepada Gubernur.
“Kita akan melaporkan ini dalam rapat anggaran yang nantinya akan dibahas. Kita juga akan menyampaikan langsung terhadap Gubernur terkait janji politik untuk memperjuangkan insetif bagi guru honor Masdarah seluruh Jawa Barat,” jelasnya.
Didi menyampaikan, terkait masalah tunjangan dan insentif guru honor madarah diakuinya dalam penganggaran tidak masuk dalam anggaran pendidikan yang saat ini sudah di tetapkan DPRD Provinsi.
Namun, karena ini berkaitan dengan janji Gubernur, maka pihaknya akan menyampaikan dan mendorong agar persoalan tersebut dibahas bersama.
Didi pun bertekad memfasilitas PPKMI untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur dan Kemenag Jabar soal masalah ini.
“Tinggal pengurus PPKMI bikin surat kepada kami DPRD Provinsi Jawwa Barat, sehingga nanti bisa melakukan audensi bersama Kemenag Jawa Barat dan juga Gubernur Jabar Ridwan Kamil ,” jelasnya. (Es/R6/HR-Online)