Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Komisi III DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan gedung baru Bappeda Kota Banjar, Jum’at (6/12/2019).
Sejumlah anggota DPRD tersebut sengaja melakukan Sidak lantaran mendengar ada informasi soal ketidaksesuaian dalam proses pembangunan.
Beberapa Anggota Komisi III yang hadir, di antaranya H. Sudarsono, H. Mujamil, Ating, Hendrik Purnomo dan Saptono.
Mewakili Komisi III DPRD Kota Banjar, H. Sudarsono mengatakan, sidak tersebut untuk memastikan bahwa proses pembangunan betul-betul sesuai spek yang direncanakan.
Selain itu, Darsono menyebut Komisi III tidak akan memberikan jaminan, tapi justru minta jaminan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum bahwa struktur bangunan gedung Bappeda itu aman.
Namun, tegas Darsono, kalau sekiranya ada permasalahan struktur yang dikhawatirkan bisa mengganggu terhadap proses pembangunan, Komisi III mengajak untuk bersama melakukan evaluasi ulang berkaitan dengan struktur bangunan tersebut.
“Kalau memang ada permasalahan struktur bangunan, kami siap mengajak untuk melakukan evaluasi ulang berkaitan dengan struktur bangunan yang ada di Bappeda ini,” kata Sudarsono kepada sejumlah awak media.
Terkait temuan di lapangan, lanjut Sudarsono, memang ada beberapa informasi yang sesuai dengan temuan di lapangan, misalnya ada lantai yang berlubang dan menjadi genangan air
Selain itu, ada topangan kolom penyangga yang terindikasi baru seolah-olah sebagai penguat struktur yang ada, karena khawatir kalau terlihat pembangunan di tahap pertama strukturnya itu di bawah standar.
“Itu temuan ya tadi di lapangan, kita kan tidak tahu karena kita juga kan nggak tiap hari di lapangan,” katanya.
Meski begitu, kata Sudarsono, proses pembangunan bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan catatan bahwa struktur harus benar-benar dijamin aman
Sudarsono juga mengatakan, Kepala Dinas Pekerjaan sudah menyampaikan bangunan tersebut aman ketika terjadi gempa. Meski begitu, ia masih perlu penjelasan lebih lanjut dari konsultan.
Sedangkan untuk aspek keamanan dan keselamatan kerja, kata Sudarsono melanjutkan, seperti yang dilihat di lapangan memang sudah memakai pengaman keselamatan kerja, termasuk jaminan BPJS dan itu juga menjadi perhatian pengawasan.
“Kalau ada apa-apa kita juga kan ikut terbawa selaku pengawas bidang komisi III, dan kita nggak mau itu,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)