Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Soal kesejahteraan honorer yang hingga kini masih belum ada kejelasan, mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Dalijo, mengatakan, pihaknya selalu berupaya mendorong agar pemerintah kota mengakomodir kebutuhan tenaga honorer yang selama ini belum tercover. Namun, untuk mengakomodir kebutuhan tersebut harus melihat dulu kemampuan anggaran daerah.
“Intinya kami tetap mengupayakan, karena kalau melihat kabupaten kota yang lain juga ada yang mampu. Tapi ya itu tergantung kemampuan anggaran dari Pemkot Banjar,” kata Dalijo, kepada HR Online, usai Rapat Paripurna DPRD, Senin, (25/11/2019).
Baca berita terkait: Momen Hari Guru, Ketua Honorer Kota Banjar; Nasib Kami Masih Abu-abu
Anggota DPRD Kota Banjar lainnya, H. Mujamil, menambahkan, sudah selayaknya Pemkot Banjar memperhatikan terhadap kenaikan gaji tenaga honorer, termasuk kepada pasukan orange yang sudah berjuang untuk Kota Banjar mendapatkan gelar Adipura.
“Pemerintah memperhatikan kesejahteraanteraan untuk mereka, namun pada tahun ini pemerintah tidak mengajukan untuk kenaikan gaji tenaga honorer. Guna memenuhi kebutuhan dasar minimal, besara gaji disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota,” kata Mujamil.
Ditemui terpisah, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, menjelaskan bahwa, dengan adanya peran tenaga honorer, Pemerintah Kota Banjar pun mengapresiasi mereka yang tanpa kenal lelah sudah memberikan dedikasinya.
Termasuk memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer tanpa membedakan dengan yang lain pada kegiatan bidang peningkatan pelatihan profesionalitas, dan tenaga pendidik.
“Selama guru tersebut bekerja dengan baik, maka pemerintah akan memberikan perhatian serta peningkatan kualitas. Soal kesejahteraan bagi honorer, memang kemampuan anggaran daerah belum mencukupi. Kalau anggarannya besar, Insya Allah akan saya naikkan untuk mencukupi kebutuhannya,” tandas Ade Uu.
Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer Nasional Kota Banjar, Hanasa, mengaku, rencana pihaknya akan menjadwalkan ulang untuk hearing ke DPRD Kota Banjar, batal.
“Sudah ke DPRD tadi pagi, tapi lagi sibuk ada agenda kunjungan. Jadi kami belum bisa menyampaikan mengenai rencana tersebut,” kata Hanasa, saat dikonfirmasi HR Online via telepon selulernya, Selasa (27/11/2019). (Muhlisin/R3/HR-Online)