Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Rendahnya PAD Kota Banjar dan besarnya biaya belanja tidak langsung dalam RAPBD 2020, menjadi sorotan DPRD Kota Banjar saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Walikota mengenai Pembahasan RAPBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, Senin (25/11/2019), di Gedung DPRD Kota Banjar.
Beberapa fraksi di DPRD memberikan masukan agar ke depan PAD Kota Banjar lebih ditingkatkan. Seperti dikatakan Sutopo, mewakili Fraksi Partai Golkar, dalam pandangan fraksinya menyampaikan bahwa, kontruksi APBD tahun 2020 semakin banyak dibebani belanja tidak langsung, sehingga struktur APBD lebih besar belanja tidak langsung dibanding belanja langsung.
Fraksi Golkar menilai, hal tersebut tidak biasa, bahkan penyusunan postur APBD pada tahun sebelumnya lebih banyak untuk belanja langsung. Fonemana ini menandakan perlu adanya upaya mendongkrak PAD melalui pengembangan potensi daerah dari berbagai sektor yang dimiliki Kota Banjar.
“Apabila belanja langsung terus-menerus mengalami penurunan, bisa dipastikan ke depan keuangan daerah berada dalam kategori rendah. Penurunan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan berjalannya roda pemerintah daerah,” kata Sutopo.
Tak hanya Fraksi Golkar, hal senada juga disampaikan oleh Hasyim yang mewakili Fraksi PDIP, bahwa, melihat nota yang disampaikan bisa dilihat PAD secara signifikan 72,3 persen berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Oleh karena itu, diharapkan ke depan ada upaya untuk meningkatkan PAD dengan melakukan pemetaan potensi daerah yang ada di Kota Banjar, terutama pendapatan dari dinas-dinsa penghasil PAD agar lebih ditingkatkan lagi.
Sementara itu, Fraksi PAN dan PKS lebih menyoroti pada penyusunan RAPBD yang terkesan tergesa-gesa dan kurang memperhatikan ketepatan waktu. Sehingga, pembahasannya menjadi kurang maksimal.
Hal itu disampaikan Fraksi PAN, H. Husin Munawar, bahwa waktu penyusunan RAPBD tidak cermat, terlalu singkat, dan terburu buru, sehingga tidak maksimal untuk memahami secara detail posture anggaran APBD tahun 2020.
“Harus lebih sungguh-sungguh dalam membuat perencanaan, terutama data pendukung penyusunan APBD agar hasilnya lebih efektif, efisien dan tepat sasaran,” kata Husin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Banjar, H. Nana Suryana, mengatakan bahwa pihaknya menerima koreksi yang disampaikan oleh semua fraksi di DPRD.
Adapun soal adanya kenaikan belanja tidak langsung, itu dikarenakan ada agenda rekrutmen CPNS, PPPK, serta pembiayaanya yang bersumber dari APBD. Sehingga, anggaran belanja tidak langsung menjadi naik.
Selain itu, juga untuk mengakomodir pencaker untuk menambah pegawai, dan itu tentu menambah pula pembiayaan. Sedangkan, terkait peningkatan potensi untuk menggenjot pendapatan daerah, lanjut Nana Suryana, rencananya pemerintah akan membentuk tim untuk meningkatkan PAD dengan membuat pemetaan potensi daerah.
“Makanya perlu ada tim koordinasi sehingga secara bersama sama-sama bergerak untuk memetakan potensi yang ada di Kota Banjar ini. Kita sekarang menuju ke arah sana, dan itu akan diupayakan mulai bisa direalisasi di awal tahun 2020,” terangnya.
Nana juga membenarkan, bahwa untuk pendapatan terbesar Pemkot Banjar hanya dari sektor RSUD. Itu berdasarkan fakta yang ada dari data PAD. Namun, karena rumah sakit itu sifatnya BLUD, jadi anggaran yang masuk hanya sekedar numpang angkat yang nantinya anggaran tersebut kembali lagi ke RSUD.
“Terkait harmonisasi koordinasi antar OPD, sebetulnya sudah dibangun dengan berembuk melalui aspirasi Musrembang dan aspirasi DPRD, dan itu sudah ada harmonisasi yang diwujudkan dan dipadukan dalam bentuk kebijakan. Meskipun masih belum maksimal, tapi sudah ada upaya ke arah sana,” pungkas Nana. (Muhlisin/Koran HR)
