Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Belum adanya penyelesaian kebijakan tentang nasib kesejahteraan tenaga honorer Kota Banjar, Jawa Barat mendorong ratusan massa mendatangi Gedung DPRD Kota Banjar, Jum’at (25//10/2019). Massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) tersebut mengadakan publik hearing bersama anggota DPRD Kota Banjar
Kedatangan massa AHN Kota Banjar tersebut diterima langsung oleh Komisi I DPRD dan perwakilan OPD pemerintah Kota Banjar. Ketua AHN Kota Banjar, Hanasa, mengatakan, melalui publik hearing tersebut mereka ingin kepastian kebijakan dari pemerintah daerah terkait nasib tenaga honorer di Kota Banjar.
“Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan diantaranya memohon kepada Walikota untuk menolak formasi CPNS umum sebelum problem tenaga honorer yang ada di Kota Banjar terselesaikan dan memprioritaskan tenaga honorer dengan perjanjian kerja atau PPPK,” katanya.
Selain itu, lanjut Hanasa, menuntut adanya kenaikan upah atau honorer yang ada di Kota Banjar setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Karena menurutnya, saat ini masih banyak tenaga honorer yang honornya hanya 500-550 ribu dan itu belum memenuhi standar hidup layak.
“Kami ingin kepastian nasib para honorer yang ada di kota Banjar. Sudah banyak yang hadir dan ingin melihat kejelasan langsung kebijakan dari pemerintah,” kata Hanasa kepada sejumlah awak media.
Hanasa juga mengatakan, publik hearing ini merupakan yang pertama kali diadakan, namun Hanasa berjanji pada Kamis depan akan ada hearing yang kedua. Hearing kedua dilakukan karena Walikota berhalangan hadir sehingga belum ada kebijakan yang diambil.
“Sampai Kamis depan kita kasih waktu untuk hearing kedua, apabila nanti hearing kedua sampai hearing ketiga belum ada respon kebijakan, kami dari tenaga honorer akan melakukan aksi mogok kerja dan itu sudah bulat,” tegas Hanasa.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar Dalijo, SIP, M.Si, mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi para tenaga honorer.
“Karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan harapan mereka sampai saat ini masih belum tersampaikan, bagaimana pun mereka sudah mengabdi dan ikut membangun Kota Banjar,” katanya.
Dia berjanji, bahwa Komisi I akan mendorong agar permasalahan ini terselesaikan dengan baik dan bisa terakomodir dengan anggaran yang ada.
“Namun, meski begitu tetap melihat kemampuan anggaran yang ada,” pungkasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online)
, untuk publik hearing.){kind=link}