Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pemkab Ciamis mengusulkan anggaran pada perubahan APBD tahun 2019 untuk pembiayaan tahapan dan pelaksanaan testing CPNS yang tahapannya dimulai pada akhir tahun ini. Pemkab pun mengusulkan 600 formasi CPNS. Dikabarkan pelaksanaan testing CPNS akan digelar pada Februari 2020 mendatang.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengatakan, pemerintah pusat akan melakukan pengadaaan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil Negara yang rencananya akan dimulai pada akhir tahun mendatang. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tambah dia, diminta untuk menyerahkan usulan formasi CPNS.
“Sementara pada anggaran APBD Kabupaten Ciamis tahun 2019 untuk pembiayaan penerimaan CPNS belum dianggarkan. Karena itu, kami mengusulkan anggaran tersebut pada perubahan APBD,” ujar Herdiat saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD tentang plafon anggaran sementara APBD Perubahan tahun 2019, di Gedung DPRD Ciamis, Minggu (30/09/2019).
Herdiat menegaskan pihaknya ikut mengusulkan formasi CPNS karena memang Pemkab Ciamis saat ini kekurangan jumlah pegawai yang berstatus PNS. Menurutnya, apabila pihaknya tahun ini tidak ikut mengusulkan formasi CPNS, tentunya akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan.
“Kalau menghitung jumlah ideal, Pemkab Ciamis kekurangan sekitar 6000 PNS. Karena setelah diberlakukan moratorium penerimaan CPNS tahun 2010, kami baru sekali menggelar penerimaan CPNS, yaitu pada tahun lalu. Itupun pengadaannya hanya 200 formasi. Artinya, kami membutuhkan penambahan pegawai untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Herdiat, pihaknya pada tahun ini mengusulkan 600 formasi CPNS atau 10 persen dari jumlah kebutuhan yang ada. “Semoga usulan 600 formasi itu bisa diakomdir seluruhnya oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad, mengatakan, dari 600 usulan formasi yang diajukan ke Kemen PAN RB, jumlah kebutuhan yang paling banyak adalah untuk formasi bidang pendidik dan tenaga medis.
“Sekitar 50 persen formasi untuk bidang pendidik atau guru, 30 persen untuk tenaga medis dan 20 persen untuk pegawai teknis struktural,” ujarnya ketika dihubungi Koran HR, Selasa (01/10/2019).
Iksan menerangkan 600 formasi CPNS itu baru sebatas usulan. Sementara jumlah formasi CPNS yang akan diberikan ke Pemkab Ciamis masih menunggu jawaban dari Kemenpan RB. “Kami juga mengusulkan formasi untuk pegawai P3K,” imbuhnya.
DPRD Hanya Akomdir Rp. 350 Juta untuk Penerimaan CPNS
Sementara itu, usulan anggaran sebesar Rp. 1 miliar yang diajukan oleh Badan Kepegawan dan Pelatihan SDM (BKPSDM) Kabupaten Ciamis untuk penyelenggaraan penerimaan CPNS tampaknya tidak diakomodir seluruhnya oleh DPRD Ciamis. DPRD rupanya memangkas usulan tersebut dan hanya mengakomdir sebesar Rp. 350 juta.
Wakil Ketua DPRD Ciamis, Heri Rafni Kotari, mengatakan, adanya pengurangan anggaran dari usulan sebesar Rp. 1 miliar yang diajukan oleh BKPSDM karena adanya rincian yang tidak relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan CPNS.
“Seperti ada usulan pengadaan mebeler, misalnya, jelas kami coret karena tidak relevan dengan pengajuan untuk penerimaan CPNS. Sementara pada rincian usulan tersebut tertera alokasi untuk penyelenggaraan CPNS sebesar Rp. 350 juta. Nah, hanya usulan itu saja yang kami akomodir,” ujarnya, kepada Koran HR, Selasa (01/10/2019).
Heri mengatakan sebenarnya pihaknya tidak memangkas usulan untuk anggaran CPNS yang diajukan oleh BKPSDM. Tetapi, usulan anggaran tersebut disesuaikan dengan nama ajuannya dan tidak memasukan kebutuhan lain di luar penyelenggaraan CPNS. (es/Fahmi/Koran-HR)
