Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran melakukan pemetaan hasil respon masyarakat terhadap Pemkab Pangandaran secara definitif melalui Indeks Kepuasan, Harapan dan Indeks Kesenjangan Masyarakat.
Kepala Bappeda Pangandaran, Agus Satriadi, mengatakan, dalam survey yang dilakukan oleh tim independen dan kompeten ini, pihaknya memfasilitasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada 4 skala prioritas pelayanan masyarakat.
“Dalam pelaksanaan ini, kami melibatkan tim survey yang independent dan kompeten,” kata Agus kepada Koran HR, Senin (21/10/2019).
Sementara itu, tim leader tenaga surveyor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Iwan Satibi, mengatakan, pihaknya melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Pangandaran mengalami lompatan dan peningkatan. Adapaun indikasinya, yakni ada ekspektasi harapan pemerintah dinilai sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan tersebut.
“Terbukti dari hasil survey yang kami lakukan Kabupaten Pangandaran berada pada kategori cukup baik. Berdasakan pengalaman menyurvey kota baru yang lain biasanya lama, tapi di Pangandaran cukup banyak inovasi dari Kepala daerah dan jajaran beserta DPRD bisa sinergis membuat terobosan dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya,” jelas Iwan Satibi saat diwawancara Koran HR.
Iwan Satibi menambahkan, seperti contohnya pembangunan Infrastruktur di Pangandaran sangat signifikan, Puskesmas cukup mewah realitasnya seperti itu. Ini salah satu bagian penting dari Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Rata-rata dari poin yang tertinggi dari 4 Program prioritas, yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata, layanan bidang kesehatan di atas angka 84,” ungkap Iwan Satibi.
Masih dikatakan Iwan Satibi, infrastruktur tidak selalu harus berbanding lurus, tapi merupakan poin untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melangkah konkrit pada pelayanan kepada masyarakatnya.
“Jalan dibangun bukan hanya bagus saja, tetapi harus nyaman dirasakan masyarakat. Karakter layanan itu bukan hanya sekedar cepat, tepat, bagus, tapi ada dari sisi psikologis senyum, salam, sapa, dan ramah saja. Tapi dokter yang kurang juga permasalahan utama, itu terjadi bukan hanya di Pangandaran saja di kota lain juga sama. Pemda Pangandaran ada inisiasi untuk menambah dokternya,” jelasnya lagi.
Berdasarkan data yang dipaparkan Iwan Satibi, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 secara keseluruhan pada pelayanan kesehatan mencapai 84,48 persen, pelayanan jalan mencapai 77,16 persen, pelayanan pendidikan dasar dan menengah 77,59 persen, dan pelayanan pariwisata mencapai 80,49 persen.
Sementara Indeks Harapan terhadap pelayanan publik, yakni Pelayanan Kesehatan mencapai 89,47 persen, pelayanan Jalan 82,11 persen, pelayanan pendidikan dasar dan menengah 84,05 persen, pelayanan Pariwisata mencapai 83,33 persen.
sedangkan Kesenjangan antara Indeks Harapan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kesehatan mencapai 4,99 persen, pelayanan jalan 4,95 persen, pelayanan pendidikan dasar dan menengah 6,46 persen, dan pelayanan Pariwisata mencapai 2,84 persen
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan, dirinya memastikan dan menjelaskan pranata hukum terkait standar pelayanan minimumnya belum ada. Maka dari itu Perda Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelaksanaannya harus segera dibuat.
“Walaupun pranata hukum terkait SPM belum ada, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah baru setelah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat di 27 Kabupaten/kota, 6 kabupaten/kota yang di survey di antaranya Depok, Bekasi, Banjar, Bandung Barat, hasilnya Pangandaran IKM nya cukup bagus. Kita apresiasi ini berkat sinergitas Pemda dan jajarannya. Mudah-mudahan ke depannya dapat ditingkatkan lagi,” ujar Asep Noordin.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, sebagai daerah yang baru, persoalan yang mendasar yakni respon terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Indeks Kepuasannya seperti apa itu harus dievaluasi, yakni dengan melakukan survey dari pihak yang konsen dan independen seperti dari kalangan akademisi.
“Setelah disurvey Alhamdulillah kategorinya B. Ini masih banyak yang harus kita perbaiki lagi ke depannya. Setelah 3,8 tahun kepemimpinan saya dan H Adang kebijakan tentu masih banyak kelemahan, ke depan kita tingkatkan lagi. Bukan hanya 4 dinas prioritas saja, tapi dinas-dinas lainnya seperti Capilduk, perijinan, Damkar dan lainnya,” jelas Jeje Wiradinata.
Masih dikatakan Jeje, untuk melihat kinerja pemerintah selama ini, persoalan utama sudah bagus, tinggal ada perbaikan. Dengan begitu dipastikan nilainya akan lebih tinggi lagi, bahkan bisa mendekati A.
“Memasuki tahun ke 4 ini kita terus evaluasi betul langkah-langkah yang kurang dan yang belum. Maka Hari Jadi ini sebagai ajang evaluasi menyeluruh. Ada kritikan dan saran dari masyarakat kita terima, walaupun ada nyinyiran kita dengarkan. Fokus terus ke masyarakat mendengarkan semua harapannya menuju kabupaten yang sejahtera dan hebat,” pungkas Jeje. (Mad/Koran-HR)
