Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), melakukan rapat koordinasi dan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kota Banjar tahun 2019, di ruang rapat Setda Kota Banjar, Rabu (23/10/2019).
Salah satu hasil evaluasi yakni pembaharuan pendataan dan dorongan kepada pihak pemerintah desa dan kelurahan, untuk selalu meng-update data di masing-masing lingkungannya.
Kepala Dinsos P3A Kota Banjar, Asep Tatang, mengatakan, bagi yang belum tercover dalam PKH karena merupakan program dari pemerintah pusat, pendatanya harus selalu diperbaharui dan pihak daerah hanya bisa mengusulkan.
“Tadi sudah disampaikan kepada para lurah dan kepala desa untuk selalu memperpaharui data, dan sekarang juga lagi pendataan untuk bulan November. Saya juga akan berkoordinasi ke pusat,” ujarnya, kepada HR Online, usai rakor dan evaluasi.
Selain itu, lanjut Asep Tatang, untuk yang mendapatkan PKH jangan merasa bahwa program tersebut bersifat selamanya. Tapi mereka juga harus berfikir bagaimana memberdayakan diri sehingga bisa keluar dari program PKH.
Dalam hal ini, penerima program PKH tidak selalu menjadi peserta tetap, sehingga mereka yang mendapatkan bantuan harus benar-benar memaksimalkan pemanfaatannya.
“Jangan menjadi pemain tetap, jangan merasa keenakan, dan itu harus selalu diingatkan. Begitu pula hasil evaluasi,” katanya.
Ia juga menjelaskan, terkait pembatasan waktu pemberian dana manfaat, untuk aturan batasan dari pemerintah sebetulnya lima tahun harus sudah tuntas. Namun, jika memang penerima manfaat tersebut belum mampu mandiri maka masih bisa diberikan kesempatan lagi.
“Saat ini, dari total 5.186 penerima manfaat di Kota Banjar, baru 262 yang keluar dari PKH. Jumlah itu meliputi, untuk yang graduasi mandiri ada 41 orang, dan graduasi non komponen sebanyak 221 orang. Total semuanya ada 262 orang yang sudah mengundurkan diri,”terang Asep Tatang.
Koordinator PKH Kota Banjar, Rahmat Dianto, menambahkan, ada beberapa yang dievaluasi, diantaranya terkait target capaian, yang mana pada tahun 2020 nanti target graduasi sekitar 10 persen dari jumlah peserta PKH yang ada di Kota banjar.
“Program pemberdayaan yang sudah dijalankan sekarang ini diantaranya bidang perkebunan, pertanian, dan produk UMKM berupa makanan olahan. Jadi intinya, rapat evaluasi ini sebagai upaya bersama dengan semua pihak, untuk saling mendukung pemberdayaan kemandirian masyarakat dari lintas sektor,” kata Rahmat. (Muhlisin/R3/HR-Online)
, melakukan rapat){kind=link}