Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menyebut, capaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2019 sudah mencapai 95 persen.
Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan BPKD Ciamis, Ega Anggara Al-Kautsar menyebut, hingga 25 Oktober kemarin, realisasi target PBB-P2 mencapai kurang lebih Rp 21 miliar atau 95 persen dari target tahun 2019 yakni Rp 22,5 miliar.
“Insyaallah kita optimis, hingga akhir tahun 2019 target PBB-P2 bisa tercapai, mohon kesadaranya kepada masyarakat wajib pajak agar bisa segera melunasi tunggakannya,” ujar Ega kepada HR Online Rabu (30/10/2019) di kantornya.
Pihaknya selama ini terus mendorong ke setiap Desa dan kecamatan, agar mengimbau masyarakat terutama wajib pajak untuk segera melunasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 sebelum jatuh tempo pada 30 September 2019.
“Sekarang sudah jatuh tempo untuk pembayaran PBB-P2, otomatis diterapkan denda 2 persen perbulannya. Agar tidak terjadi demikian, kami imbau kepada wajib pajak agar selalu taat dan tepat waktu dalam membayar pajak,” jelasnya.
Untuk mendorong agar target PBB-P2 tahun 2019 ini tercapai, pihaknya melakukan berbagai upaya, salahsatunya dengan melakukan monitoring serta evaluasi ke tiap Desa dan Kecamatan di Kabupaten Ciamis.
“Di sejumlah Desa memang ada yang sulit melunasi PBB dengan berbagai alasan utamanya kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kita evaluasi dan berikan solusi agar hal tersebut bisa terminimalisir,” katanya.
Menurut Ega, saat ini pembayaran PBB-P2 saat ini sangat mudah karena bisa secara online, sehingga bisa dilakukan kapanpun dimanapun.
“Bayar PBB-P2 tidak harus ke petugas desa atau lainya, perseorangan bisa langsung ke Bank BJB dan sebutkan nomor objek pajak (NOP)nya, langsung keluar data berapa yang harus dibayar,” ujarnya.
Kesulitan BPKD Ciamis Tagih PBB-P2
Namun demikian, saat ini yang menjadi masalah bagi kolektor pajak di tingkat Desa adalah melakukan penagihan kepada pemilik lahan atau bangunan guntai yang pemiliknya berada di luar kota seperti Bandung, Jakarta dan lainnya. Hal ini membuat petugas kolektor sulit menghubungi wajib pajak.
Di wilayah perkotaan khususnya, banyak bangunan dan lahan yang pemiliknya di luar Kota. Dalam upaya memperingatkan wajib pajak yang tidak kunjung melunasi PBB, petugas BPKD memasangkan stiker pemberitahuan bahwa tanah/bangunan tersebut belum bayar PBB. (Jujang/R7/HR-Online)
 untuk tahun 2019 sudah mencapai sekitar 95 persen.){kind=link}