Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinkronisasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) di Aula Kecamatan Cipaku, Selasa (29/10/2019).
Dapodik atau Data Pokok Pendidikan merupakan sistem pendataan skala nasional terpadu. Dapodik dijadikan sebagai sumber data utama yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pendidikan nasional.
Data Pokok Pendidikan dari tiap sekolah ini dimasukkan dalam system aplikasi komputer Dapodik. Bimtek Sinskronisasi Dipodik ini bertujuan untuk melatih para guru memasukkan data pendidikan ke dalam aplikasi Dapodik.
Emil, ketua PKG, menjelaskan, Bimtek Sinkronisasi Dapodik merupakan bentuk apresiasi Pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan guru di Kabupaten dan Kecamatan.
“Dalam Bimtek itu sendiri, yang menjadi penekanan adalah bagaimana operator PAUD/TK dan operator PKG dalam menginput data peserta didik ke Dapodik sehingga bisa tercover dengan baik,” ujar Emil.
Menurutnya, data setiap bantuan yang diterima oleh PAUD formal maupun non formal harus berdasarkan data Dapodik yang valid.
“Selain bertujuan untuk menyiapkan SDM yang dapat mengapresiasikan sistem pendataan. Bimtek Sinkronisasi Dapodik ditujukan untuk meningkatkan koordinasi pendayagunaan data untuk pembinaan dan pelaksanaan program,” pungkas Emil.
Sementara itu, Dede Ari Sumirat.S.pd, staf pelaksana seksi kelembagaan dan sarpras, menjelaskan, tujuan utama Sinkronisasi tidak lain untuk menghindari terjadinya Inkonsistensi Data.
“Selama ini pengaksesan dilakukan oleh beberapa proses atau Mutual Exlusion, sehingga untuk mengatur urutan jalannya proses agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation, maka diperlukan sinkronisasi,” katanya.
Bimtek tersebut juga bertujuan mendorong gerakan untuk melibatkan pelaku dan ekosistem pendidikan ke dalam proses input data, sehingga data yang dimasukkan dalam Dapodik benar-benar merupakan data valid.
“Dengan kata lain, agar bisa mewujudkan data yang berkualitas dan bisa dijadikan pembuatan kebijakan, planing dan evaluasi di bidang pembangunan pendidikan,” pungkasnya. (Edji/R7/HR-Online)