Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Kepala Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jalil Kurdiana mempertanyakan kebijakan Pemerintah Ciamis yang bakal menerapkan pemerataan bantuan keuangan Desa yang bersumber dari APBD murni Ciamis tahun 2019.
Menurut Jalil, Peraturan Bupati yang mengatur bantuan keuangan desa tidak boleh lebih dari Rp. 200 juta, memperberat proses pembangunan desa, apalagi desa yang jauh dari perkotaan.
Menurut dia, jika alasan Pemda untuk berlaku adil, bukan berarti adil itu sama rata. Tapi adil dalam artian sesuai kebutuhan.
“Harus dilihat sesuai kebutuhan desa. Desa-desa di pelosok tentu butuh banyak aspirasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Kalau yang di daerah perkotaan kan sudah maju. Istilahnya keluar rumah langsung injak aspal. i desa pinggiran kota tidak begitu,” ujar Jalil belum lama ini.
Maka dari itu, kata Jalil, Bupati harus turun langsung melihat kondisi nyata desa seperti apa, sehingga dalam menyimpulkan kebijakan bantuan bisa lebih akurat.
“Di Desa Bendasari masih banyak jalan rusak. Jalan setapak masih tanah kekurangan gang, normalisasi air dan lain sebagainya. Kalau mengandalkan dari Dana Desa tidak akan terakomodir, pembangunan di desa akan lambat,” jelasnya.
Pada prosesnya, lanjut Jalil, sebelum mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu), Desa mengajukan permohonan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat ke anggota DPRD melalui aspirasinya.
Jika disetujui, kata Jalil, maka anggota DPRD akan memberikan anggaran aspirasinya di dinas terkait untuk nantinya direalisasikan ke desa bersangkutan. Dinas terkait melalui tim melakukan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya mendapat bantuan.
“Ketika semua persyaratan selesai dan dianggap layak, serta tinggal menunggu pencairan, malah ada aturan Bankeu desa tidak boleh lebih dari Rp. 200 juta. Jelas kami kecewa. Apalagi kita sudah informasikan ke masyarakat bahwa akan ada bantuan aspirasi untuk membangun beberapa sarana di desa,” jelas Jalil.
Jalil mengungkapkan, tahun 2019 ini Desa Bendasari akan mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Ciamis senilai Rp 500 juta lebih. Bankeu itu untuk beberapa kegiatan pembangunan dari aspirasi anggota DPRD Ciamis.
Bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Namun ketika Bankeu Desa tidak boleh lebih dari Rp 200 juta, tentu kita merasa aneh. Padahal dulu dulu aturannya tidak seperti itu, ada apa ini,” katanya.
Jalil menambahkan, selain adanya aturan besaran nilai bantuan keuangan, hingga saat ini bantuan keuangan untuk desa tak kunjung cair. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Bulan Mei-Juni desa sudah menerima Bankeu.
“Penerapan aturan tentang Bankeu ini memperlambat proses pencairan juga. Jangan sampai Bankeu Desa malah dianggarkan pada APBD perubahan, apalagi sampai tahun berikutnya. Kan tidak lucu,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ciamis, Aep Sunendar mengatakan, hingga saat ini penerapan aturan Perbup tentang Bankeu masih menjadi perdebatan dan belum menemui titik temu.
“Ya mungkin Bankeu desa itu erat kaitannya dengan kepentingan anggota DPRD di Dapilnya. Sehingga penerapan aturan pemerataan Bankeu cukup alot. Tapi nanti dululah jangan dulu diekspos,” ujar Aep Sunendar, ketika ditemui saat akan berangkat naik mobil dinasnya di halaman Setda Ciamis.
Ketika ditanya Perbup yang mengatur besaran bantuan keuangan desa, Aep mengaku lupa. “Perbupnya kalau tidak salah produk tahun 2015. Tapi nantilah saya lupa nomornya,” ucapnya.
DPRD Dorong Bankeu Tetap Dicairkan Sesuai Usulan
Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Ciamis dari PDI Perjuangan, H. Oman, menegaskan, pihaknya telah mendorong Pemda agar tetap mencairkan bantuan keuangan desa bagi desa yang mendapat Bankeu lebih dari Rp 200 juta.
Dia menyebut ada 12 desa yang tahun 2019 ini akan mendapat Bankeu dengan nilai bervariasi antara Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar.
“Ini adalah usulan Kades yang merasa keberatan soal aturan bankeu desa tidak boleh lebih dari Rp 200 juta. Kita sudah ketemu dengan eksekutif dan minta bankeu yang sudah diusulkan agar dicairkan tahun ini,” katanya.
Selain karena aturan Bankeu desa tidak boleh lebih dari Rp 200 juta, banyak Kepala Desa yang mengeluh kenapa pencairan Bankeu tahun 2019 bisa sampai terlambat.
“Idealnya Bulan Juni-Juli sudah cair. Tapi ini sudah mau September tak jelas. Apakah bisa cair atau tidak. Terus apakah Bankeu untuk desa-desa bisa dicairkan di APBD murni atau perubahan 2019. Yang jelas jangan sampai berganti tahun saja,” tegasnya.
Pihaknya pun akan mendorong Perbup tentang besaran bantuan keuangan desa agar segera dirubah. Pasalnya Perbup tersebut merupakan produk lama.
“Kita harap bantuan keuangan desa tahun 2019 ini bisa tetap berjalan dengan baik, sehingga pembangunan di desa-desa bisa terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Jujang/Koran HR)
