Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Dalam rangka memperbaharui data warga miskin di Pangandaran agar sinkron antara SKPD terkait dan pemerintahan pusat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganggarkan dana dalam perubahan APBD untuk kegiatan pencacahan data. Semua data penduduk akan dicacah untuk memetakan kemiskinan mikro, ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan kebijakan mengurangi beban warga miskin.
Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran H. Adang Hadari mengatakan, sesuai keputusan Bupati Pangandaran, Pemkab Pangandaran telah menganggarkan dana dalam perubahan APBD untuk kegiatan pencacahan data by name by address.
“BDT (Basis Data Terpadu) sudah selesai, tapi kita ingin lebih yakin karena masyarakat miskin masih banyak yang belum terdata atau masih tercecer, untuk itu pelaksanaan kegiatan pencacahan nanti di bulan Agustus 2019 ini target sebulan selesai, dengan menggunakan anggaran APBD perubahan,” jelas H. Adang Hadari saat diwawancara HR Online, Senin (22/7/2019) lalu.
Berita Terkait: Data Tidak Sinkron, Penanggulangan Kemiskinan di Pangandaran Terhambat
Lebih lanjut H. Adang Hadari mengatakan, pencacahan tersebut dilakukan di seluruh kecamatan. Semua instansi atau SKPD diharapkan memegang data agar kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tepat sasaran.
“Data penduduk semua akan kita cacah langsung, mungkin satu Desa 5 orang, kita buat tim sebagai koordinator mungkin saja ada TKSK, PKH, yang nanti orang tersebut akan dibekali dengan pengetahuan bagaimana mendata yang baik, bisa per kecamatan atau dua kecamatan untuk mendapatkan pendataan yang baik tersebut,” kata H Adang Hadari.
Masih dikatakan H. Adang Hadari, dalam rangka menentukan kebijakan mengurangi beban warga miskin di Pangandaran, salah satunya akan difokuskan terlebih dahulu pada pengadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Waluya. Target tahun ini, kata Adang, 60 persen warga Pangandaran sudah memiliki kartu tersebut.
“Kita akan dahulukan yang belum beruntung dulu sesuai juklak juknis, minimal beban hidupnya berkurang dan saya berharap setelah Rumah Sakit berdiri dan beroperasi, target tahun ini 60 persen tercapai untuk mengurangi beban Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, yang angkanya sekarang mencapai sekitar 7 Miliar,” kata Adang Hadari.
Adang Hadari menambahkan, pihaknya berharap verifikasi dan validasi ini bisa menghasilkan data yang akurat, sehiengga nantinya bisa sinkron dengan pemerintah pusat. Tujuan akhirnya, kata Adang, supaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tepat sasaran.
“Saya berharap nanti petugas pencacah harus orang-orang yang komitmen benar dan serius, yang bisa saja sebagai kordinatornya bisa PKH, ataupun TKSK, setelah dibekali dengan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu tentunya,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online)
