Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2019, Kota Banjar menempati posisi terendah setelah Kabupaten Pangandaran, yakni Rp 1.688.217,52. Tersalipnya Banjar oleh Pangandaran dikarenakan Pangandaran menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan oleh Pemprov Jabar dalam hal pengembangan daerahnya, terutama di bidang pariwisata.
Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar, Yudi Kardiman, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/06/2019). Dia juga menyebutkan, bahwa di Banjar sendiri baru ada 5 perusahaan yang melaksanakan kebijakan pembayaran terhadap pekerjanya sesuai UMR Kota Banjar.
“Memang, ketika UMR naik pekerja senang. Beda lagi dengan perusahaan, dan di Banjar ini yang sudah melaksanakan kebijakan pembayaran pekerja sesuai UMR baru sekitar 5 perusahaan, sedangkan yang lainnya masih belum. Mungkin ini juga melihat kemampuan masing-masing perusahaan,” terangnya.
Baca juga: Tunggu 10 Kab/Kota Lainnya, Penetapan UMK Banjar Tertunda
Lanjut Yudi, sulitnya pemerintah dalam menekan pemerataan pelaksanaan UMK di tiap perusahaan yang beroperasi di Kota Banjar, sangat erat kaitannya dengan pendapatan perusahaan itu sendiri. Sebab, tidak semua perusahaan mampu menutupi biaya operasional yang ditambah beban pegawai sebagaimana anjuran pemerintah.
Menjelang akhir tahun ini, pihaknya pun bakal menggelar Job Fair, seiring dengan musim berakhirnya kontrak para pekerja. Dalam kegiatan tahunan tersebut, minimal Disnaker menggandeng 30 perusahaan dari berbagai daerah, seperti dari Ciamis, Tasikmalaya, wilayah Priangan Timur, Cilacap, maupun Jabodetabek.
“Jika dilihat dari peminat dan pendaftar dalam job fair, pesertanya didominasi kalangan lulusan SMA sederajat. Sedangkan, yang lulusan SD maupun SMP masih banyak yang menganggur,” jelasnya.
Sebagaimana salah satu program yang digulirkan Kemenakertrans tahun 2019, proyeksi pengembangan SDM saat ini difokuskan pada warga dengan latar belakang pendidikan SD dan SMP. Salah satunya melalui pemberian bantuan berupa pelatihan maupun infrastrukturnya ke kalangan pesantren maupun pembukaan pelatihan yang difasilitasi oleh Balai Latihan Kerja (BLK).
Baca juga: UMK Kota Banjar Rp. 800 ribu Tahun 2012?
“Sebetulnya daripada menganggur, mending ikut pelatihan yang digelar oleh pemerintah. Selain menambah wawasan, juga bisa menjadi bekal agar mereka lebih produktif,” kata Yudi.
Dia juga mengatakan, untuk jumlah pencari kerja yang dilihat dari permohonan pembuatan Kartu Kuning atau AK-1 di Kota Banjar mengalami peningkatan seiring efektifnya hari kerja. Peningkatan tersebut terjadi lantaran banyak warga yang membawa kerabatnya ke luar daerah Banjar untuk bekerja.
Menurutnya, fenomena membawa kerabat untuk bekerja pasca Lebaran sudah menjadi hal biasa di masyarakat. Merujuk data tahun 2018, jumlah pencaker ada sekitar 3.500 orang dengan jumlah yang terserap 50 persen.
“Memang banyak yang buat kartu kuning ke sini, tapi mereka dari pencaker maupun pihak perusahaan tidak melaporkan kembali ke kita. Padahal, dalam AK-1 itu ada tulisannya untuk melaporkan kembali kepada kita, baik lewat WhatsApp ataupun datang langsung ke sini. Makanya data yang kita miliki terserap sekitar 50 persen,” terang Yudi. (Muhafid/Koran HR)
 tahun 2019, Kota Banjar menempati posisi terendah setelah Kabupaten Pangandaran, yakni Rp 1.688.217,52.){kind=link}