Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Musrenbang RPJMD Kota Banjar tahun 2018-2023 digelar di Aula Setda Kota Banjar yang digelar pada Senin (29/04/2019) menyinggung soal exit tol atas rencana pembangunan jalan tol rute Gedebage (Bandung)-Majalaya, Garut-Tasikmalaya hingga Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap.
Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, dalam sambutannya menyinggung soal exit tol atas rencana pembangunan jalan tol rute Gedebage (Bandung)-Majalaya, Garut-Tasikmalaya hingga Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap.
Wakil Walikota menegaskan, Pemkot Banjar menolak jika hanya dijadikan lintasan dari pembangunan jalan tol tersebut. Terlebih informasinya bahwa exit tol di Kota Banjar akan ditempatkan atau dibangun di wilayah Kecamatan Langensari, atau sekitar perbatasan Jabar-Jateng.
“Bila exit tol Bandung-Banjar itu di Langensari, otomatis Kota Banjar hanya jadi penonton atas pembangunan tol tersebut. Dengan upaya yang ada, kami siap memperjuangkan sebaiknya exit tol berada di sekitar wilayah Kecamatan Purwaharja,” kata Nana.
Menurutnya, dengan dibangunnya exit tol di wilayah Kecamatan Purwaharja dipastikan perekonomian daerah sekitar, dalam hal ini Kota Banjar menjadi terdongkrak atau kecipratan secara ekonomi. Misal tukang ojek, abang becak serta pelaku usaha lain akan merasakannya.
“Tentunya kami ingin pembangunan jalan tol Bandung-Banjar mendatang membawa dampak positif bagi Kota Banjar. Bisa dirasakan langsung dan mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kota Banjar,” harapnya.
Bersamaan itu pula, pemerintah kota menuntut agar di Kota Banjar ini harus ada dua stasiun kereta api atas rencana rekativasi KA jurusan Pangandaran. Nana juga menegaskan, bahwa Pemkot Banjar mendukung reaktivasi KA tujuan Pangandaran. Tapi syaratnya di Kota Banjar ini dibangun satu stasiun lagi yang jaraknya sekitar 2 Km dari stasiun utama.
Tuntutan tersebut sudah sering disampaikannya diberbagai rapat kerja atau rapat koordinasi, baik tingkat provinsi maupun nasional. Semua itu diperjuangkan agar Kota Banjar bisa merasakan pembangunan nasional tersebut.
“Bila stasiun di Kota Banjar hanya satu, maka penumpang KA tujuan Pangandaran nanti tidak turun dulu di Kota Banjar. Ini menjadi sebuah kerugian pelaku usaha di Kota Banjar, termasuk tukang ojek dan tukang becak nantinya. Akibatnya juga malah banyak pengangguran,” ujarnya.
Seiring rencana proyek pembangunan nasional itu semua, lanjut Nana, maka rencana pembangunan Kota Banjar harus sinkron dengan rencana pembangunan tingkat Provinsi Jabar sampai tingkat nasional.
“Untuk itu, pemerintah kota dan DPRD Kota Banjar sepakat bahwa semua pembangunan Kota Banjar harus sinkron dan ada harmonisasi antara daerah sampai nasional,” terang Nana.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, juga mengatakan, semua pembangunan Kota Banjar harus pro terhadap kepentingan warga Kota Banjar secara luas.
“Terpenting lagi, rencana pembanguna Kota Banjar ini mesti ada sinkronisasi dengan pembangunan Provinsi Jabar dan nasional,” tandas Dadang. (Nanks/Koran HR)
 menyinggung soal exit tol.){kind=link}