Tokoh NU Ciamis Ingatkan Jangan Terpancing Wacana People Power

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sejumlah tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Ciamis menyerukan kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh isu people power terkait penolakan terhadap hasil Pemilu Presiden. Menurut mereka, wacana people power yang disuarakan oleh kelompok tertentu hanya akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Tokoh NU yang juga Forum Guru Ngaji Imam Tajuk Kabupaten Ciamis, KH Arif Ismail Chowas menyerukan bahwa gerakan people power haram hukumnya. Dia menegaskan gerakan people power bisa disebut dengan gerakan pemberontakan terhadap negara yang sah. Selain itu, gerakan itupun akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

“Saya pribadi khususnya sebagai masyarakat Kabupaten Ciamis menolak ajakan People power. Malah menurut kami gerakan itu haram, karena tidak lebih dari sebuah pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah,” tegasnya, saat ditemui di Pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna, Selasa (14/05/2019).  

Arif mengungkapkan, pemerintahan saat ini merupakan pemerintah yang sah menurut konstitusi. Selain itu, Negara Kesatauan Republik Indonesia ini merupakan negara yang berdaulat dan didirikan oleh para alim ulama, para aulia dan kaum nasionalis.

“Para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa NKRI ini milik segenap bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Dengan begitu, Indonesia bukan hanya Islam, tetapi ada juga agama lain. Namun, kita umat Islam sebagai mayoritas harus yang paling depan dalam menjaga keutuhan NKRI,”

“Artinya, kita harus berani menentang segala gerakan yang akan menghancurkan keutuhan NKRI. Kita pun jangan mudah terhasut oleh upaya adu-domba dari pihak-pihak tertentu,” tegasnya lagi.

Menurut Arif, apabila terjadi gerakan yang membuat negara tidak aman, tentu akan berdampak luas atau tidak hanya dari segi keamanan saja. “Dampaknya bisa ke segala hal, seperti berdampak terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Karena dalam iklim usaha membutuhkan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Artinya, kalau terjadi chaos pasca Pemilu, tentu rakyat yang akan dirugikan,” katanya.

Arif mengungkapkan perhelatan Pemilu Presiden maupun Legislatif sudah berakhir dan berjalan sebagaimana mestinya. Kini, kata dia, seluruh element bangsa harus menahan diri sembari menunggu hasil penetapan pemenang Pemilu dari KPU.

“Menang dan kalah dalam sebuah kompetisi merupakan hal biasa. Kompetisi akan melahirkan pemenang dan juga yang kalah. Artinya, keduanya harus saling menghormati. Utamakan kepentingan bangsa yang lebih besar ketimbang mementingkan kekuasan,” tandasnya.

Arif menilai secara umum pelaksanaan Pilpres dan Pileg sudah berlangsung dengan jurdil dan demokratis. Adapun kelemahan dalam prosesnya, lanjut dia, tidak terlalu fatal dan masih dalam kewajaran. “Adapun pihak yang merasa kecewa terhadap hasil Pemilu, silahkan laporkan dengan cara prosedural. Negera kita adalah Negara hukum. Jadi, sebaiknya gunakan hak konstitusi ketimbang melakukan cara yang justru dilarang oleh konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Ciamis, Dandeu Ri’fai, mengatakan, bulan ramadhan diharapkan bisa dijadikan momentum untuk mempersatukan kembali perbedaan yang terjadi selama proses Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif. Menurutnya, meski konstelasi politik selama proses Pilpres berjalan sangat ketat dan panas, namun dirinya yakin seluruh rakyat Indonesia bisa melewatinya dengan aman serta tanpa perpecahan.

“Apalagi sekarang bulan ramadhan. Seperti diketahui bahwa bulan suci ini penuh dengan keberkahan. Beribadah dan berbuat baik selama bulan ramadhan tentu akan mendapat pahala yang lebih. Jadi, kami mangajak kepada semua element bangsa untuk bersama-sama rekatkan persatuan dan kesatuan. Apabila ada gesakan selama Pilpres, mari kita saling memaafkan dan songsong masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Adapun mengenai isu people power atau pengerahan massa untuk menolak hasil Pilpres, kata Dandeu, sebaiknya abaikan saja. Karena hal itu sebuah kesia-siaan belaka. “Apalagi harus meninggalkan hal-hal yang lebih utama di bulan ramadhan. Tentu itu perbuatan sangat sia-sia,” tegasnya.

Dandeu pun menduga ada pihak-pihak ingin memanfaatkan situasi dibalik isu people power. Hal itu tentu harus diantisipasi oleh pihak terkait dalam hal ini TNI dan Polri. “Kami sangat mendukung upaya Polri dan TNI dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Jadi, jangan beri ruang kepada siapapun yang ingin melakukan kekacauan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dandeu menegaskan semua pihak harus menghormati hasil Pemilu. Adapun kelompok yang merasa tidak puas, kata dia, sebaiknya salurkan melalui jalur hukum, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Menyalurkan pendapat melalui aksi people power tentu tindakan yang tidak dikhendaki mayoritas rakyat. Karena rakyat mengingatnya pada peristiwa people power tahun 1998 yang berbuntut kerusuhan dan situasi mencekam. Jadi, aksi people power bukan hal yang baik dan malah berpotensi terjadi perpecahan antar anak bangsa,” tegasnya.

Menurut Dandeu, proses Pemilu tahun 2019 sudah sangat konstitusional. Adapun terjadi kekurangan, kata dia, tidak harus mendeligitimasi seluruh proses. Apalagi dijadikan isu politik dengan tujuan agar rakyat tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu.

“Namun begitu, kekurangan yang terjadi harus menjadi evaluasi agar pemilu berikutnya menjadi lebih baik. Kami juga tidak menutup mata atas berbagai kekurangan yang terjadi,” pungkasnya. (Fahmi/Koran-HR)