Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis rencananya akan merealisasikan proyek pembangunan jalan poros Lakbok di tengah lahan sawah Pasung yang menghubungkan antara Kecamatan Lakbok dan Purwadadi.
Sejumlah petani di wilayah itupun memberikan pandangan tersendiri terkait rencana pembangunan jalan poros tersebut. Menurut mereka, pembangunan saluran pembuangan lebih penting daripada pembangunan jalan poros.
Alasannya, lahan sawah Pasung selama ini seringkali dilanda banjir. Hal itu menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi padi menjadi rendah. Dalam satu tahun, petani hanya bisa mendapatkan satu kali panen.
“Dari dulu, kami berharap adanya pembuatan saluran pembuangan air, bukan jalan. Saya kurang paham, kenapa pemerintah malah mendahulukan pembangunan jalan ketimbang saluran pembuangan. Padahal jelas, nasib petani disini sangat ditentukan oleh adanya saluran pembuangan air, agar pesawahan kami tidak selalu tergenang,” kata Sudarmin, ketika ditemui Koran HR, Minggu (31/03/2019).
Petani lainnya, Sadeli, ketika ditemui Koran HR, Minggu (31/03/2019), mengaku akan menerima program apapun yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Asalkan, program itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat petani.
“Bagi saya, mau jalan dulu atau saluran pembuangan, sama saja. Saya akan menerimanya selagi itu program yang bisa menguntungkan petani disini. Sekarang, jalan yang akan didahulukan, ya saya kira bagus. Dengan begitu, transportasi petani akan lebih lancar. Tapi, nanti kalau bisa programnya dilanjutkan dengan pembuatan saluran pembuangan,” katanya.
Di tempat terpisah, Tokoh Masyarakat Lakbok, Deni H. Suganda, menilai wajar jika pro dan kontra di masyarakat terkait proyek pembangunan jalan poros di tengah lahan sawah Pasung yang menghubungkan antar kecamatan tersebut.
“Tapi, petani juga harus lebih bijak dan terbuka wawasannya dalam menanggapi upaya pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita juga tidak bisa menyalahkan atau menyudutkan petani yang masih mempunyai pikiran kurang terbuka. Perlu juga kita ketahui, pemerintah tidak akan serta merta mencanangkan program pembangunan sebelum mempertimbangkan efek dan manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Deni mengaku yakin, program pembangunan jalan yang akan segera dilaksanakan pemerintah sudah melalui kajian matang, hingga mampu menumbuhkan sumber keuntungan bagi masyarakat.
Menurut Deni, selama puluhan tahun nasib petani pasung seolah tidak ada perubahan yang signifikan. Setiap tahun lahan sawah petani selalu kebanjiran, panennya pun selalu gagal. Sementara upaya penanganan dari pemerintah selalu tidak ada.
“Dan sekarang, ada program pembangunan jalan dan tembok penahan tebing (TPT). Saya nilai ini akan sangat bermanfaat dan bersampak positif untuk kelangsungan nasib petani di kedua wilayah. Meski yang didahulukan adalah pembangunan jalan, tapi ini akan mengangkat perekonomian petani,” katanya.
Sisi positif yang akan dirasakan petani, kata Deni, adalah mudahnya transportasi pertanian. Selain itu, nilai jual objek pajak (NJOP) tanah atau lahan sawah di sepanjang wilayah itu juga akan meningkat
“Otomatis ini akan merubah status, sehingga petani akan diuntungkan secara hitungan jual-beli. Saya mengajak petani untuk membuka pemikiran yang lebih luas. Selama puluhan tahun lokasi Pasung tidak pernah tersentuh bantuan. Dan sekarang, pemerintah sudah berencana segera merealisasikannya,” kata Deni.
Deni menambahkan, peluang ekonomi petani akan semakin terbuka dengan dibangunna jalan poros ini. Petani harus menatap lebih jauh kedepan. Banyak peluang yang akan diraih petani jika mampu berinovasi dan kreatif.
“Misalnya, membuka lahan perikanan. Usaha ini bisa menguntungkan bagi petani. Intinya, jika nanti jalan poros sudah dibangun, saya yakin petani bisa membuka lahan seperti mina padi (ikan dan padi). Bahkan juga bisa di jadikan wahana mina wisata. Peluang ini terbuka lebar untuk meningkatkan ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Ciamis, H. Tino Armyanto, membenarkan rencana pembangunan jalan poros penghubung Kecamatan Lakbok dan Purwadadi.
Tino menjelaskan, pembangunan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini melalui melalui bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut dia, pembangunan jalan tersebut sudah diusulkan pada tahun 2018 dengan anggaran mencapai Rp. 2,8 miliar.
“Saluran pembuangan yang diharapkan masyarakat petani di daerah tersebut kewenangannya bukan di kami. Kami hanya merealisasikan pembangunan sesuai dengan usulan yang tertuang RKPD tahun 2018,” pungkasnya. (Suherman/Fahmi)