Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Surat dari Gubernur Jawa Barat yang memutuskan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ciamis Periode 2019 -2024, dianggap tim sukses Herdiat-Yana (HY) tidak disertai dengan kajian yang matang. Karena itu, tim sukses Herdiat-Yana berencana mengadakan demo besar-besaran apabila pelantikan Bupati Ciamis terpilih, Herdiat Sunarya, dan wakil Bupati terpilih, Yana D. Putra tetap ditunda hingga Pemilu 2019 usai.
Agus Winarno selaku Timses HY, mengatakan penundaan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Herdiat Sunarya dan Yana D. Putra sangat mencederai masyarakat Ciamis. Padahal menurut Agus, 60 persen warga Ciamis merupakan pendukung bupati terpilih, hal ini dibuktikan dengan persentasi kemenangan HY saat Pilbup 2018 lalu. .
Menurut Agus, masyarakat Ciamis sangat kecewa melihat fakta yang terjadi saat ini, yakni dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Sabtu (23/03/2019).
“Jawa tengah juga bisa melantik, kenapa Jawa Barat tidak bisa? Suatu hal yang janggal menurut saya. Selebihnya kami kan sudah menunggu sampai 8 bulan dari tahun 2018, sehingga kami sangat lah kecewa,” tuturnya.
Lanjut Agus, seharusnya Surat Edaran Mendagri yang menjadi dasar Gubernur Jawa Barat untuk menunda pelantikan Bupati Ciamis dikaji terlebih dahulu. “Selain itu, pertimbangkan dulu dengan matang, jangan sampai mengecewakan warga Ciamis, kalau mau lakukan study banding ke Jawa Tengah,” tutur Agus.
Agus menegaskan apabila aspirasi masyarakat Ciamis tidak digubris, maka pihaknya akan melakukan protes langsung kepada Gubenur. “Kami akan melakukan aksi besar-besaran karena sudah menyakiti kami sebagai warga yang notabene mendukung Bupati terpilih Herdiat dan Yana,” kata Agus.
Ditemui secara terpisah, Sekretaris DPW PAN Jawa Barat, H. Heri Dermawan mengatakan pihaknya akan menempuh langkah-langkah politis untuk melawan penundaan pelantikan Bupati Ciamis. “Gubernur Jawa Barat ini sepertinya gagal paham memaknai Surat Edaran Kemendagri,” kata Heri.
Menurut Heri, kegagalan Gubernur Jawa Barat dalam memahami surat edaran tersebut, terletak pada mekanisme pelantikan Kepala Daerah yang telah digariskan oleh Undang-undang yang bisa dikalahkan oleh sebuah Surat Edaran. “Surat Edaran yang jadi dasar penundaan itu sebenarnya memberikan peluang bagi Gubernur untuk menunda atau tetap melantik,” kata Heri.
Selain itu, alasan kondusifitas menurut dia harus disandarkan pada pendapat pihak yang berwenang atau aparat keamanan. “Kapolda bilang Jawa Barat kondusif, Kapolres bilang Ciamis kondusif. Pemkab Ciamis juga sudah melayangkan surat resmi mengenai kesiapan pelaksanaan pelantikan, itu artinya sudah tidak ada masalah, untuk apa ditunda-tunda?” kata Heri.
Justru, kata Heri, apabila Gubernur bisa melantik seorang pejabat pengganti Bupati (Plh), namun tidak melantik Bupati definitive menurutnya merupakan sesuatu yang rancu dan tidak logis. “Jadi kami meminta Gubernur untuk tetap melantik Bupati Ciamis terpilih sesuai jadwal semula yakni 7 April 2019,” katanya. (Fahmi/R7/HR-Online)
