Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- DPC APDESI Pangandaran bersama Dinas Sosial Pemerintahan dan Desa (Dinsos PMD) dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran menggelar sosialisasi Regulasi Desa dan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai upaya penguatan Kemampuan desa di aula Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Selasa (29/1/2019).
Wakil Ketua DPC APDESI Pangandaran, Sugiyono mengatakan, pihaknya melaksanakan roadshow ke tiap kecamatan ini dalam rangka sosialisasi regulasi desa serta penguatan sistem pengelolaan keuangan desa. Hal ini agar kemampuan SDM semakin meningkat dan lebih baik lagi.
“Kami harap dengan kegiatan ini lebih meningkatkan kualitas kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan. Kita juga saat ini sedang mengusulkan ke Pemda agar Kepala Desa dan perangkat yang sudah pensiun bisa dimasukkan ke BPJS maupun Kertawaluya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian membangun desanya,” ujar Sugiyono saat diwawancara Koran HR.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos PMD, Tjomi Suryadi, mengatakan, melalui kerjasama ini akan mempermudah dalam menyatukan persepsi dalam percepatan pembangunan di desa, termasuk mensinergikan pengelolaan keuangan supaya lebih baik.
“Ini merupakan jalinan tali silaturahmi antar kepala desa yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan sambil mensosialisasikan produk hukum daerah, yakni Perda ataupun Perbup mengenai Desa,” kata Tjomi Suryadi.
Tjomi Suryadi mencontohkan, program pengentasan kemiskinan, desa saat ini bisa membangun rumah tidak layak huni yang selama ini hanya mengandalkan bantuan pemerintah provinsi dan pusat. Sehingga saat ini bantuan pemerintah sangat terasa dampaknya untuk masyarakat. Selain itu, ada juga BPD yang mana saat ini sedang ramai-ramai dilaksanakan oleh desa yang ada di Pangandaran.
Selain itu, lanjut Tjomi, pengelolaan keuangan desa di mana BPKP sudah menyiapkan aplikasi Siskeudes sudah fase ke dua diharapkan ke depan tidak ada lagi desa yang melaksanakan pembangunan atau programnya diluar Siskeudes. Jadi, transparansi penggunaan dana yang ada di desa harus efektif efisien dan transparan sesuai hasil musyawarah RKPDes dan APBDes wajib dipublikasikan.
Masih menurut Tjomi, atas penilaian dan penghargaan dari Kemendagri Kabupaten Pangandaran yang dinilai cukup bagus dalam pengelolaan keuangan desanya dan akan diberikan pelatihan dibalai latihan Kemendagri di Jogja.
“Dalam waktu dekat ini, Pangandaran dan Sukabumi akan mewakili Jawa Barat untuk ikut pelatihan di Yogyakarta. Kita sangat bersyukur atas hasil ini,” jelasnya. (Mad/Koran HR)
 dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran menggelar){kind=link}