Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Komisi I DPRD Majalengka Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengetahui tentang pengelolaan aset yang ada di Kabupaten Pangandaran yang selama ini dijalankan.
Ketua Komisi I DPRD Majalengka, Dede Aif Mustofa, mengatakan, dalam kunjungannya tersebut langsung diterima Sekda Pangandaran, Mahmud. Alasan pihaknya memilih Kabupaten Pangandaran lantaran Pangandaran merupakan daerah yang mempunyai pontensi yang sangat besar, terutama dalam bidang pariwisata.
“Kami memiliki Bandara dan kami memiliki harapan yang sangat besar dari pengembangan ini. Namun di sisi lain, kami juga perlu tahu aset sebagai daya guna ekonomi, sehingga aset kami tak tergerus industri,” Jelas Dede, Selasa (15/01/2019).
Sementara itu, Sekda Pangandaran, Mahmud, mengatakan, dalam kesempatan tersebut ia memaparkan kondisi Kabupaten Pangandaran secara geografis, termasuk soal program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, terutama dalam pembenahan kawasan wisata.
“Kita memiliki 4 program unggulan, di bidang pendidikan pemerintah menggratiskan sekolah mulai SD sampai SMA, termasuk membantu untuk kuliah di STITNU dan Unpad PSDKU Pangandaran, Bidang Kesehatan dengan membangun Puskesmas bertaraf hotel bintang 3 dan RSUD, serta menggratiskan berobat ke Puskesmas,” jelas Mahmud.
Dari segi infrastruktur, lanjut Mahmud, pemerintah terus melakukan peningkatan jalan, dan keempat program penataan kawasan wisata Pangandaran.
“Kami bersyukur tahun ke-6 keberadaannya sudah sama dengan kabupaten kota yang lain, dan bersyukur selama daerah otonom baru selalu menjadi ranking pertama dari 18 dob lainnya,” jelas Mahmud
Sementara menyinggung tentang aset, Mahmud menyampaikan ada beberapa aset masih dalam tahap pembahasan.
“Kita mulai berbenah diri mulai dari pengelolaan aset, masalah ini sedang ditertibkan, termasuk harta gono gini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar, mengatakan, pihaknya baru mengelola beberapa aset saja, selebihnya semua limpahan dari kabupaten induk, Ciamis.
“Kami derah otonomi baru hanya mengelola aset saja, belum begitu banyak, hanya limpahan dari Kabupaten Ciamis,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)
