E-Money. Nama yang kini sudah tidak asing bagi masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. E-money adalah kartu elektronik yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat menggantikan alat pembayaran konvensional. Hampir semua transaksi yang bernilai kecil di semua sektor bisa dilakukan dengan saldo e-money ini, terutama di sektor pembayaran transportasi, seperti TOL, Transjakarta dan KRL.
Bertumbuhnya penggunaan e-money ditopang oleh keseriusan Presiden Jokowi mewajibkan pembayaran tol menggunakan kartu elektronik, tujuannya agar pembayaran lebih jelas, mudah, aman dan baik.
Apakah e-money tanpa ada kekurangan?
Diamati kasat mata seolah tidak ada kekurangan atau kelemahan sama sekali. Pengguna diberikan kemudahan dengan membeli kartunya yang sekarang makin banyak tersedia terutama dari perbankan, mengisi saldonya dan kemudian menggunakannya untuk membayar tanpa harus disertai dengan PIN layaknya ATM dan Kartu Kredit.
Namun dibalik kemudahan bertransaksi menggunakan kartu elektronik tersebut ternyata masih ada celah yang merugikan bagi konsumen atau customer. Di lapangan ditemukan banyak kasus kartu hilang sementara saldo di dalamnya masih cukup besar dan dapat digunakan untuk beberapa kali transaksi. Sedangkan pihak provider kartu, baik lembaga keuangan dan atau lembaga perantara penyedia kartu tidak memberikan garansi penggantian kartu dengan nominal yang masih ada ketika kartu hilang atau rusak, tidak seperti kartu ATM. Kartu elektronik juga tidak dilengkapi pengaman dalam bentuk PIN sehingga jika kartu tersebut hilang dapat digunakan oleh bukan pemiliknnya.
Bisa dibayangkan, dari jumlah jutaan pemegang kartu elektronik, jika dalam sehari saja terdapat ratusan atau bahkan ribuan kartu hilang, sementara rata-rata kartu yang hilang atau rusak meninggalkan saldo puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu maka dana yang mengendap dari kartu tersebut terbilang jutaan dalam sehari. Pertanyaannya siapakah yang bertanggungjawab terhadap dana “menganggur” tersebut, sedangkan proses penggantian kartu dengan isinya tidak ada sama sekali.
Menyikapi hal ini, tentu dibutuhkan sikap serius bagi penyedia kartu elektronik supaya di kemudian hari tidak menjadikan classaction dari para konsumen yang merasa dirugikan. Seyogyanya layanan kartu elektronik ditingkatkan yakni layanan penggantian kartu dan jaminan saldo yang tersisa masih utuh serta memberikan akses pengaman layaknya ATM dan Kartu Kredit.
Kelemahan yang lain ditemukan di lapangan dari sisi akad atau transaksi awal jual beli kartu. Masih banyak penyedia kartu ketika menjual produknya tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sah. Sales kartu elektronik menawarkan kartunya kepada konsumen dengan harga tertentu tanpa memberitahukan saldo e-money yang ada di dalam kartu, yang ternyata setelah dipakai saldonya jauh lebih kecil daripada harga yang disebutkan, padahal penyebutan spesifikasi objek jual dalam transaksi jual beli menjadi penentu sahnya jual beli.
Kemudian lebih sering terjadi adalah penjualan kartu dengan saldo nol yang dinilai sebagian konsumen merasa tidak adil karena dinilai terlalu mahal hanya untuk pembelian kartu saja, meskipun sah-sah saja dalam terminologi jual beli, namun seyogyanya tidak kemudian menjadikan ajang ketidakadilan salah satu pihak, yakni konsumen dengan meraih keuntungan yang tidak wajar di pihak penjual (provider).
Sengkarut seperti yang disebutkan diatas mestinya menjadi catatan penting bagi para pihak yang berkaitan dengan layanan pembayaran menggunakan kartu elektronik, khususnya penyedia kartu elektronik dengan menghindari praktik aji mumpung transformasi pembayaran dari konvensional kepada pembayaran secara elektronik. ***
Hafid Ismail. Penulis merupakan Mahasiswa Pasca Sarjana UI
