Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Mayoritas Hotel di Pangandaran belum tertib secara administrasi, salah satunya mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dari total 311 hotel, baru sekitar 89 hotel yang sudah memiliki TDUP.
Kasi Bina Usaha Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pangandaran, Dadang, ketika ditemui HR Online, Selasa (25/12/2018), membenarkan, mayoritas hotel di Pangandaran belum mengantongi TDUP.
“Dari total 311 hotel, baru ada 89 hotel yang sudah memiliki TDUP. Dengan kata lain, masih terlalu banyak hotel yang belum menempuh persyaratan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Dadang menegaskan, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada pengelola hotel terkait TDUP. Dan akhir Bulan Desember 2018 ini, pihaknya akan melayangkan surat untuk kali ketiga.
Dadang menjelaskan, TDUP sudah diatur dalam Permenpar No. 18 tahun 2018 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Selanjutnya, PP RI No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
“Diperkuat lagi dengan Perda No. 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Melalui aturan itu, hotel yang tidak memiliki TDUP bisa dikenakan sangsi atau denda sebesar Rp. 50 juta dan kurungan 3 bulan. Bahkan sampai pembatasan dan penutupan usaha,” tandasnya.
Menurut Dadang, sangsi atau denda tersebut tercantum dalam ketentuan pidana Bab XVII. Isinya, “Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pariwisata, apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dadang menambahkan, hotel yang mangkir dan belum memiliki TDUP harusnya ditindak tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Perda di Kbaupaten Pangandaran. (Ntang/R4/HR-Online)
.){kind=link}